DPRD Minta Pemkot Bandung Tingkatkan Upaya Pencegahan Penularan COVID-19

MATAKOTA, Bandung – Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan, mengingatkan pentingnya peningkatan kesadaran disiplin protokol kesehatan, serta upaya pencegahan penularan COVID-19 secara kolektif melalui pola komunikasi dan kolaborasi.

Menurut Tedy, jumlah kasus COVID-19 di Kota Bandung telah menunjukkan peningkatan hingga mencapai tiga ribuan kasus. Sedangkan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit (BOR) mencapai 30 persen, dengan 238 pasien dirawat di rumah sakit rujukan pemerintah.

“Melihat kondisi tersebut, kami meminta dan mohon sekali potensi penyebaran COVID-19 ini harus benar-benar mampu kita kendalikan,” ucapnya, saat menghadiri kegiatan Musrenbang  Kecamatan Gedebage, Kamis (10/2/2022).

“Karena berdasarkan hasil rapat Forkopimda Kota Bandung, bahwa siklus penularan itu mulai berubah, di mana saat ini dari sekolah, terus siswa pulang ke rumah, menularkan kepada orangtuanya, orangtuanya ke kantor, dan terjadilah penularan klaster perkantoran,” imbuh Tedy.

Menurutnya, dibutuhkan kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh pihak untuk dapat mencegah potensi penularan COVID-19.

“Hal itu menjadi kunci dari upaya penanganan COVID-19 di Kota Bandung,” ucapnya.

Tedy pun menjelaskan, kegiatan Musrenbang menjadi wadah aspirasi bagi masyarakat untuk dapat mewujudkan pertumbuhan pembangunan yang lebih baik.

Setiap usulan dalam kegiatan tersebut, kata Tedy, harus dicatat dan diperhatikan oleh pemerintah. Baik usulan untuk dilaksanakannya pembangunan di tingkat kewilayahan, tingkat Kota Bandung, tingkat provinsi, bahkan di pusat.

“Salah satu usulan yang menjadi PR kita bersama adalah adanya pelebaran jalan, baik itu di wilayah timur, tepatnya di kawasan Cimencrang dan Rancanumpang, maupun di wilayah barat yaitu, kawasan Rancabolang dan Cisaranten Kidul, sebagai solusi penanganan kemacetan, termasuk banjir yang selama ini menjadi harapan warga di wilayah tersebut,” ucapnya.

Tedy menuturkan, saat ini pemerintah telah menyediakan pagu anggaran atau alokasi anggaran untuk setiap kegiatan. Sehingga, dengan telah adanya pagu anggaran ini, setiap kegiatan yang telah direncanakan, menjadi relatif dapat terealisasi karena telah dihitung sebelumnya.

“Tentunya, saya berharap pihak tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung ini bisa menampung berbagai aspirasi masyarakat, karena boleh jadi di dalam sebuah aspirasi itu, ada yang ingin disampaikan bagi pemerintah kota, provinsi, maupun pusat,” ujarnya.

“Apalagi di Kota Bandung ini, setiap sektor atau wilayah memiliki kewenangan kebijakan yang berbeda-beda. Sehingga, dengan adanya usulan ini dapat menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan oleh setiap pemangku kebijakan,” imbuh Tedy. ******