Hukum

MATAKOTA| Bandung, — Disampaikan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur Negara dalam penegakan supremasi hukum adalah salah satu bentuk aksi dalam upaya melakukan pencegahan berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada penghianatan terhadap amanah dan nurani bangsa. Demikian ditegaskan Agus Satria, Kabiro Investigasi Manggala Garuda Putih (MGP) pada Senin,…

MATAKOTA | Tasikmalaya, — Banprop itu usulan 10 % dan untuk Dinas PUPR17 % total 27 % dan DAK 20 % sumber A1 para pengusaha Tasik dan ada salah satu pengusaha kawan mengusung untuk menjadi Kadis 1,2 dan kalaupun dapat kerjaan diminta juga 15 ,% inilah yang menjadi masalah di…

MATAKOTA | Tasikmalaya, — Persaingan usaha merupakan persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan berbagai cara guna mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan biaya produksi sekecil-kecilnya. Pada dasarnya banyak sekali praktik dalam persaingan usaha yang dilarang. Dalam Undang-undang Nomor 5 tahun…

MATAKOTA | Jakarta, – Salah satu upaya pemerintah untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan proses pelaksanaan barang/jasa pemerintah yaitu dengan meningkatkan data saing dan kapabilitas pelaku usaha, pembinaan tersebut tertuang dalam Perlem LKPP Nomor 4 Tahun 2021. “Hal itu disebutkan bahwa pembinaan kepada pelaku usaha sebagai mitra pemerintah dalam pengadaan barang…

MATAKOTA | Bandung, — Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. LKPP dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang Jasa Pemerintah. “Namun sehebat apapun lembaga yang ada di Indonesia, sekelas…

MATAKOTA | Bandung — Permasalahan proyek penerangan jalan umum (PJU) di Kabupaten Pangandaran terus digulirkan Manggala Garuda Putih (MGP), tentunya tidak akan berhenti mengawasi dan mengawal perjalanan proses kegiatan PJU Pangandaran yang memakan anggaran Rp50 miliar. Agus Satria, salah satu koordinator aksi sekaligus Ketua Biro Investigasi DPP MGP, mengungkapkan, adanya…

MATAKOTA, Bandung  — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jawa Barat mengutuk keras tindak kekerasan terhadap dua orang wartawan di Kabupaten Karawang. Karena itu PWI Jabar mendesak kepolisian mengusut tuntas peristiwa itu dan menangkap para terduga pelaku penganiayaan. Ketua PWI Jabar Hilman Hidayat, Selasa (20/09/2022) menyatakan keprihatinan yang mendalam atas peristiwa…

MATAKOTA, Pangandaran — Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kajati Jabar) Asep N Mulyana telah mempersilahkan masalah pengadaan penerangan jalan umum (PJU) Pangandaran senilai Rp 50 miliar untuk di laporkan ke Kejati Jabar. Pernyataan Kajati Jabar tersebut setelah dihubungi wartawan untuk mengkonfirmasi mengenai dugaan markup yang dilontarkan sejumlah massa saat melakukan audiensi dengan Komisi IV DPRD Jawa Barat beberapa waktu…

MATAKOTA, Bandung – Ketua Umum DPP LSM Baladhika Adhyaksa Nusantara (LSM BAN) Yunan Buwana, membantah laporan pengaduan pihaknya pada kasus dugaan korupsi anggaran kehumasan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dan pengadaan alat digital di Sekretariat Dewan (Sekwan) yang melibatkan oknum anggota DPRD Kota Bandung, telah dipetieskan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat…

MATAKOTA, Bandung – Ketua Biro Investigasi Manggala Garuda Putih (MGP) Agus Satria, mengkritik keras pelaksananaan lelang pembangunan kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung tahap kedua seniai Rp 3,1 miliar. Ia bilang, proses lelang yang dilakukan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BALAP) Kota Bandung terindikasi adanya pesanan atau persekongkolan…

MATAKOTA, Bandung – Kecewa atas kinerja Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), puluhan massa Ormas Manggala Garuda Putih (MGP), mengeruduk Kantor Gubernur Jawa Barat (Gedung Sate) Jalan Diponegoro 22 Bandung, Kamis (14/7/2022). Dalam orasinya, massa menuding Satgas Saber Pungli Jabar hanya dijadikan alat kepentingan para penguasa di…