Home All News Terindikasi KKN, MGP Sorot Lelang Proyek Gedung DLH Tahap Dua
All News - Hukum - 2022-07-22

Terindikasi KKN, MGP Sorot Lelang Proyek Gedung DLH Tahap Dua

MATAKOTA, Bandung – Ketua Biro Investigasi Manggala Garuda Putih (MGP) Agus Satria, mengkritik keras pelaksananaan lelang pembangunan kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung tahap kedua seniai Rp 3,1 miliar.

Ia bilang, proses lelang yang dilakukan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BALAP) Kota Bandung terindikasi adanya pesanan atau persekongkolan jahat demi mendapatkan keuntungan di luar kewajaran.

“Kami khawatirkan terjadi permasalahan baru dalam pelaksanaannya. Pasalnya, dari kegiatan pembangunan kantor DLH tahap pertama menimbulkan masalah dan terjadi mangkrak,” ujar Agus Satria, di Jalan Karang Tengah Bandung Jumat 22 Juli 2022.

Ia mengatakan, Manggala Garuda Putih tidak mengharapkan kegiatan pembangunan tahap kedua malah menambah persoalan baru. “Jangan menambah masalah baru, apalagi kan pembangunan tahap pertama sudah dilaporkan ke Kejari Kota Bandung,” ucapnya.

“Kalau pun BALAP Kota Bandung nantinya akan menentukan pemenang, sudah pasti kami akan menolak. Kami mendesak tender ulang, dan kami berharap pihak kontraktor juga melakukan penawaran dengan nilai wajar,” sambung Agus.

Ia bilang, pelaksanaan lelang proyek pembangunan gedung DLH tahap dua, berpotensi membuat persaingan usaha tidak sehat. Sebab, terdapat sejumlah kontraktor peserta yang melakukan penawaran secara tidak wajar.

“Meski hal tersebut tidak dilarang, namun hal itu memerlukan catatan evaluasi kewajaran harga,” ujarnya.

Menurut Agus, sesuai aturan, untuk harga penawaran pada pengadaan barang, HPS harus dilakukan evaluasi kewajaran.

“Harga evaluasi ini merupakan salah satu prosedur wajib yang harus dilalui dengan tujuan untuk menjamin bahwa kelak Penyedia Barang/Jasa sanggup menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan volume dan spesifikasi teknis yang ditentukan,” ucap dia.

Berdasarkan pantauan di laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bandung, tender belanja modal gedung kantor atau rehabilitasi gedung kantor DLH menelan biaya APBD 2022 senilai Rp 3,3 milai dengan nilai HPS Rp 3,1 miliar. Metode lelang menggunakan sistem gugur dengan nilai penawaran terendah.

CV Prakarsa Putra Mandiri menjadi perusahaan dengan nilai penawaran terendah Rp 2.524.567.423,45. (DRY)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Kejati Jabar Lamban Tetapkan Tersangka Korupsi Taman Pramuka, Aktivis Ancam Long March ke Kejagung

MATAKOTA, Bandung – Aktivis Ormas Manggala Garuda Putih (MGP) Agus Satria, terus mer…