Home All News Bankeu PJU 50 Miliar ke Kab. Pangandaran, Ada Peran Dushub Jabar Ikut Meloloskan Sebagai Tim Verifikasi
All News - Hukum - 2022-09-26

Bankeu PJU 50 Miliar ke Kab. Pangandaran, Ada Peran Dushub Jabar Ikut Meloloskan Sebagai Tim Verifikasi

MATAKOTA | Bandung — Permasalahan proyek penerangan jalan umum (PJU) di Kabupaten Pangandaran terus digulirkan Manggala Garuda Putih (MGP), tentunya tidak akan berhenti mengawasi dan mengawal perjalanan proses kegiatan PJU Pangandaran yang memakan anggaran Rp50 miliar.

Agus Satria, salah satu koordinator aksi sekaligus Ketua Biro Investigasi DPP MGP, mengungkapkan, adanya unsur persekongkolan antara Dinas Perhubungan (Dishub) Kab. Pangandaran dan Dishub Provinsi Jawa Barat

“Di bidang verifikasi Dishub Jabar dalam meloloskan kegiatan usulan Bantuan Keuangan (Bankeu) PJU, soalnya program ini direncanakan Dishub Jabar. Padahal yang kami ketahui secara informasi bahwa pengajuan bantuan keuangan ada tata cara dan mekanisme yang merujuk kepada satu aturan,” jelas Agus.

Adapun alur pengajuan diantaranya, kata Agus, Proposal Bankeu diajukan oleh dinas teknis kabupaten/kota ke Bappeda Jabar melalui Bappeda kabupaten/kota.

“Proposal dilampiri surat pengantar bupati/walikota dan dokumen pendukung lainnya, lalu proposal yang masuk ke Bappeda Jabar diteruskan ke dinas teknis provinsi terkait guna mendapat pertimbangan teknis dan verifikasi,” katanya lagi.

Setelah itu, ungkap Agus, diproses sesuai dengan kebijakan dan politik anggaran Pemprov Jabar dan DPRD Jabar. Kemudian muncul Pergub dan lampiran daftar penerima Bankeu. Dan Bankeu dieksekusi oleh masing masing kabupaten/kota penerima.

“Untuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran disampaikan pemkab/pemkot kepada Gubernur Jawa Barat,” jelasnya.

Agus juga menerangkan, bawa disini terdapat satu peluang untuk bersekongkol, adanya verifikasi oleh Dishub Jabar terkait pengajuan tersebut, dan menyakini adanya kata deal antara Dishub Kab Pangandaran dan Dishub Jabar melakukan persekongkolan demi melancarkan kegiatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan di luar aturan yang berlaku.

“Kami simpulkan setiap pengajuan Bankeu disinyalir dijadikan peluang agar bisa mengambil uang pemerintah dan negara,” tegasnya.

Di tempat yang sama Agus Satria menegaskan, tentunya MGP akan melangkah ke proses hukum dengan melakukan pelaporan telah terjadi penyimpangan wewenang yang dilakukan pejabat Dishub Pangandaran dan Dishub Jabar.

“Karena kami sebagai masyarakat telah kecewa, beberapa kali MGP menggelar aksi unjuk rasa ke DPRD Provinsi Jawa Barat, dua kali kita di sambut dengan baik, dan dua kali kita di bohongi. Ketika kita melakukan aksi yang ketiga kali, perwakilan yang tadinya menyambut dengan baik, ini malah tak muncul, yang menjadi pertanyaan maksud apa,” ujarnya.

MGP tegaskan kepada para pejabat, jangan pernah bermasalah dengan masyarakat, toh kalian itu hanya wakil dari masyarakat Jawa Barat

“Kalau tak mampu menyampaikan aspirasi lebih baik hengkang dari gedung dan fasilitas yang bersumber uang rakyat,” pungkasnya. *rie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Heboh Dugaan Penyalahgunaan Dana Obat Vaksin di Kuningan

MATAKOTA || Bandung, — Pengadaan obat-obatan, dan vaksin di Kabupaten Kuningan didug…