Sampai Malam Ini, Penyidik Kejati Jabar Masih Geratak Kantor PT Posfin

MATAKOTA, Bandung – Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, masih menggeledah kantor PT Pos Finansial (Posfin) Indonesia yang merupakan anak perusahaan PT Pos Indonesia, di Kota Bandung, Jawa Barat. Penggeledahan terkait dugaan korupsi senilai Rp68,5 miliar.

Pantauan wartawan, hingga Senin (5/4/2021) pukul 20.30 WIB, penggeledahan yang dipimpin oleh Kepala Seksi Penyidikan Kejari Jabar Daniel de Rozari, masih berlangsung di PT Posfin, Jalan Jamuju Nomer 2 Cihapit Kota Bandung.

“Untuk sementara (penggeledahan) baru di kantor Posfin. Sesuai perkembangan hasil penyidikan, jika memang diperlukan akan dilakukan penggeledahan (di tempat lain). Tim sekarang masih di kantor Posfin,” ujar Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jabar, Riyono.

Dia berujar, kasus dugaan korupsi tersebut naik ke tingkat penyidikan sejak Februari 2021. Kasus bermula dari laporan masyarakat ke Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Laporannya selain ke KPK juga ke Kejagung, selanjutnya diteruskan ke Kejati Jabar untuk penyidikannya,” ucap Aspidsus.

Menurutnya, berdasarkan hasil penyelidikan, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp68 miliar.

“Kerugian berdasarkan perhitungan saat penyelidikan sekitar Rp68 miliar, tetapi belum ada perhitungan ahli,” ujar Riyono.

Sebelumnya, Plt Kasipenkum Kejati Jabar Armansyah Lubis mengatakan korupsi diduga menyeret petinggi perusahaan pelat merah tersebut.

“Ini terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam penggunaan keuangan secara tidak sah di PT Posfin selaku anak perusahaan dari PT Pos Indonesia,” ucap Armansyah, Senin (5/4/2021).

Dia berujar, kasus korupsi itu diduga terjadi dalam rentang waktu tahun 2018 hingga tahun 2020. Diduga ada tindakan penyimpangan keuangan secara tidak sah pada perusahaan teknologi finansial itu.

“Dalam pengelolaan keuangan ini terjadi investasi yang tidak benar,” katanya.

Dibeberkan, tim penyidik masih melakukan penggeledahan untuk mencari berkas atau barang bukti yang bisa menjadi titik terang dugaan tindak pidana tersebut. (DRY)