Pengguna Angkutan Umum di Bandung Hanya 18 Persen, Pemkot Tawarkan BRT

MATAKOTA, Bandung – Rasio kendaraan pribadi di Kota Bandung masih sangat tinggi. Data terbaru, mencapai 96,59 persen, sedangkan kendaraan angkutan umum hanya 3,4 persen. Sementara rasio pengguna kendaraan atau orang 81,77 persen (pribadi) dan pengguna kendaraan umum 18,23 persen.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kota Kembang, mayoritas lebih memilih kendaraan pribadi ketimbang angkutan umum. Wajar, karena memang kualitas layanan transportasi publik masih jauh dari kata baik.

Otoritas Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung pun terus berupaya mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Salah satunya dengan terus meningkatkan kualitas layanan transportasi publik.

Salah satunya, lewat wacana angkutan massal Bus Rapid Transit (BRT) yang akan melintasi 12 trayek di Bandung Raya.

Menurut Kepala Bidang Perencanaan dan Pembinaan Transportasi Dishub Kota Bandung Asep Kurnia, dengan dukungan World Bank diharapkan pada 2023 mendatang BRT Bandung Raya bisa segera beroperasi.

“Upaya untuk mengalihkan pengguna kendaraan pribadi, kita menyediakan angkutan umum massal seperti BRT yang berkualitas baik seperti pelayanan TMB,” ujarnya.

Asep mengatakan, pembangunan BRT dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas angkutan umum di Kota Bandung.

Kata dia, nantinya sebanyak 6 trayek mengaspal di Kota Bandung dan 6 trayek di Bandung Raya.

“Kita hanya siapkan lahan untuk shelternya. Saat ini sudah dilakukan rapat koordinasi dan kajian. Seperti AMDAL, mitigasi risiko, serta kajian lainnya. Insyaalah akan dioperasikan tahun 2023,” jelas Asep.

Diungkap Kepala UPT Angkutan Yudiana, angkutan umum di Kota Bandung ada tiga kelompok, yaitu angkutan kota (angkot), TMB, dan Damri.

Angkot ada sebanyak 36 trayek yang beroperasi. Dari 5.571 armada, sekarang masih beroperasi 60 persen atau 3.000 unit.

“Itu kondisinya masih laik jalan karena tiap 6 bulan melakukan KIR,” ucapnya.

Sedangkan TMB terdapat 5 koridor dengan 10 armada tiap koridor dan bus sekolah 4 rute. Selain itu, ada juga Bike Share yang dioperasikan pada 20 titik.

“TMB dari 5 trayek, sekitar 50 kendaraan. Ini masih laik jalan dan lihat survey IKM. Triwulan 1 dan 2, ini nilainya baik,” kata Yudiana.

“Kita menggandeng konsultan untuk melakukan ini secara independen. Mulai persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, produk layanan, dan kompetensi pelaksana sarana dan prasarana. Hasilnya 86,8,” tegasnya.

Menurutnya, saat ini pemerintah juga berupaya agar masyarakat beralih ke transportasi umum dengan memberikan tarif khusus.

“Kita berikan kepada tiga golongan, buruh, veteran, dan guru honorer. Itu tarifnya hanya Rp 1. Sementara bagi pelajar kita berikan Rp1.000. Kita terus berupaya memberikan kemudahan fasilitas untuk masyarakat,” ucap dia.

Terkait Bus Sekolah di masa PPKM ini, Yudiana menjelaskan bahwa penerapan prokes tetap berjalan meski antusias anak sekolah masih minim.

“Bus sekolah kita operasikan pada awal PTM kemarin. Kita operasikan 7 armada, dari total armada itu berdasarkan informasi hanya tiga orang yang menggunakan bus sekolah,” ujar Yudiana.

“Terlihat respon warga masih minim. Sebelumnya kita sudah sosialisasi melalui medsos dan beberapa media juga, terkait PTM ini kita operasikan (bus sekolah),” sambungnya. (DRY)