Komisi D Dukung Pembangunan SMPN Baru
MATAKOTA, Bandung – Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung Aries Supriyatna, mendukung rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk membangun dua Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN). Hal ini disampaikan oleh Aries saat menjadi narasumber talk show Obrolan Plus Solusi ‘OPSI’ di Radio PRFM Bandung, Jumat (15/7/2022).
Ia pun berharap program membangun gedung sekolah baru khususnya bangunan SMPN ini salah satu solusi dalam mendukung pemerataan infrastruktur pendidikan di setiap wilayah Kota Bandung.
“Rencana Pemkot Bandung ini hal yang positif dan salah satu solusi agar supaya nanti kekurangan itu bisa ditutupi secara bertahap jadi pada prinsipnya di DPRD mendorong rencana ini,” ujarnya.
“Memang ini yang dibutuhkan oleh masyarakat dan mudah-mudahan rencana Pemkot untuk membangun bangunan sekolah SMP ini merupakan tahap yang berkelanjutan untuk memecahkan persoalan kekurangan infrastruktur sekolah disetiap zona di Kota Bandung,” tambah Aries.
Ia pun menambahkan dengan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang menggunakan sistem zonasi mengharuskan Pemerintah Kota Bandung menyediakan infrastruktur yang memadai di setiap wilayah.
“Apalagi sistem sekolah pendidikan di kita menggunakan sistem zonasi kemudian di Kota Bandung dibagi wilayah-wilayah ini tujuannya positif agar masyarakat dimudahkan, tidak terlalu jauh dari tempat tinggalnya tapi masalahnya sistem zonasi ini harus didukung dengan infrastruktur yang memadai,” ucapnya.
“Nah dalam konteks SMPN ini di beberapa wilayah Kota Bandung masih belum adanya atau kurang dibandingan dengan jumlah rombongan belajar di wilayah tersebut,” sambung Aries.
Aries pun mengungkapkan ada satu wilayah di Kota Bandung yang hanya memiliki satu SMPN. Padahal menurutnya, di wilayah tersebut terdiri dari beberapa kecamatan atau kelurahan. Hal ini menjadi penyebab tidak terakomodirnya kebutuhan pendidikan di tingkat SMPN di Kota Bandung.
Ia mengatakan, di Bandung timur di zona tertentu SMPN hanya satu sementara lingkup zona itu terdiri dari beberapa kecamatan jadi kalau kebetulan kecamatan atau kelurahan tempat masyarakat terdekat dengan SMP berarti hanya menampung di wilayah itu saja.
“Sementara kecamatan dan kelurahan lain ada masyarakat yang kesulitan karena dalam sistem zonasi ini berpatokan pada jarak antara tempat tinggal siswa dengan sekolah. Jadi tidak semua masyarakat terakomodir kebutuhannya terhadap sekolah, khususnya SMP,” kata Aries.
Tidak hanya itu, Aries pun berharap Pemkot Bandung dapat mewujudkan program sekolah gratis untuk SD dan SMP baik itu swasta maupun negeri serta terus mengawal agar program minimal 9 tahun wajib belajar dapat terwujud. ***
Coca-Cola Europacific Partners Indonesia Luncurkan Program WAWASAN Nusantara di Karawang
MATAKOTA || Karawang, – Coca-Cola Europacific Partners Indonesia (CCEP Indonesia) hari ini…