Ekses Pembangunan Pelabuhan Patimban, DPRD Jabar Siap Perjuangkan Nasib Nelayan

MATAKOTA, Bandung – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar), menyatakan siap memperjuangkan nasib nelayan terdampak pembangunan Pelabuhan Patimban yang tergabung dalam Paguyuban Nelayan Patimban dan Indramayu.

Anggota Komisi II DPRD Jabar Yuningsih mengatakan, proyek Pelabuhan Patimban yang memakan proses pengkajian dan pembangunan yang cukup lama, memang memunculkan beberapa masalah seperti kompensasi dan lainnya.

“Kami akan menindaklanjuti dan berencana meninjau langsung bersama pihak terkait,” kata Yuningsih, Jumat 12 November 2021.

Menurut dia, Komisi II DPRD Jabar telah menerima aspirasi dari Forum Masyarakat Peduli Jabar bersama Paguyuban Nelayan Patimban dan Indramayu yang menyuarakan nasibnya karena terdampak dari pembangunan Pelabuhan Patimban, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Yuningsih mengungkapkan, Forum Masyarakat Peduli Jabar bersama Paguyuban Nelayan Patimban dan Indramayu ini mengeluhkan tidak kunjung turunnya dana kompensasi dari pemerintah pusat terkait pembangunan Pelabuhan Patimban.

Selain itu, kata Yuningsih, mereka juga mengeluhkan area tangkap ikan yang tidak boleh dilintasi dan diambil ikannya oleh nelayan setempat.

“Yang mana area tangkap tersebut merupakan area subur serta banyak ikan dan itu mempengaruhi sekali bagi pendapatan nelayan,” ujar dia.

Menyikapi hal tersebut, Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh dirinya dan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanlut) Jabar Hermansyah,  menggelar audiensi di Gedung DPRD Jabar.

“Keluhan ini pernah ada, ini terhalangi kenapa tidak mendapatkan kompensasi. Ini jelas kami juga protes. Kami tindaklanjuti, Komisi II dan Pak Kadis serta Komisi IV DPR RI untuk melihat ke sana,” ujar Yuningsih.

Dari peninjauan langsung tersebut, menurut Yuningsih, pihaknya dapat mengetahui apakah dapat diperbaiki karena aturan aturan mengenai Pelabuhan Patimban turun langsung dari pemerintah pusat.

Menanggapi soal bantuan bagi nelayan yang turun dari pemerintah pusat namun tidak tepat sasaran, Yuningsih menyebut nelayan sekarang harus memenuhi syarat administrasi seperti kartu nelayan karena itu aturan baru dari pemerintah pusat.

“Kami juga seringkali protes, sering sekali bantuan ini yang menerima bukan nelayan, sekarang kan ada aturan baru dari pemerintah, nelayan harus melengkapi administrasi nya seperti kartu nelayan,” imbuhnya.

Yuningsih menegaskan Komisi II DPRD Jabar akan membuat nota dinas untuk meninjau langsung bersama pihak terkait agar mengetahui bagaimana kondisi sebenarnya di lapangan.

“Kita ada notulen untuk bikin nota dinas untuk berkunjung ke sana untuk mengetahui betul kondisinya,” kata Yuningsih.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jabar Hermansyah menambahkan, pihaknya sudah menyampaikan keluhan keluhan para nelayan di Kawasan Patimban dan Indramayu ini kepada Kantor Staf Presiden (KSP) dan diterima langsung oleh Kepala KSP, Moeldoko. (ADV)