DPRD Jabar Dorong Peningkatan Kompetensi Kesehatan Era Pandemi

MATAKOTA, Bandung – Kompetensi program kesehatan dalam situasi pandemi saat ini harus menjadi prioritas. Terutama terkait penanggulangan COVID-19 yang masih menjadi salah satu permasalahan di Jawa Barat (Jabar).

Wakil Ketua DPRD Jabar Achmad Ru’yat mengatakan, rasionalisasi program kesehatan jangan sampai terganggu karena akan menjadi permasalahan yang besar terhadap penanggulangan COVID-19 di Jabar.

“Kami bersama Komisi V bersama-sama mendapatkan informasi terkait perubahan APBD dari mitra kerja Komisi V terutama untuk perihal penanganan penanggulangan COVID-19,” ujarnya, di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Jawa Barat, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (16/9/21).

Dia mengatakan, saat ini Komisi V sedang membahas RKUA-PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 bersama mitra kerja, guna membahas apa saja yang dapat menjadi acuan dasar.

“Ini nantinya untuk dibahas lebih dalam di Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Barat,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya menambahkan, pihaknya melihat ada beberapa hal yang harus ada pembenahan sistem dalam sektor kesehatan, terutama terkait kurang keberpihakan Peraturan Gubernur (Pergub) terhadap Rumah Sakit yang sudah BLUD.

“Semoga cepat ada realisasi berupa pergub yah bahwa sekarang ini masih kesulitan dengan Silpa, jadi rumah sakit itu setiap tahun menghasilkan uang rumah sakit yang sudah BLUD, tapi tidak bisa langsung dibelanjakan karena belum ada Pergub yang mengatur, jadi harus menunggu sebagai mana siklus APBD yang normal dan menunggu sampai anggaran perubahan,” ucapnya.

“Nah ini kita harapkan ada perlakuan yang khusus, karena uang itu dibutuhkan untuk operasional dan lain-lain,” tambah Abdul Hadi.

Kemudian, permasalahan terkait Dokter Spesialis yang membutuhkan biaya yang sangat besar, kata Hadi, hal tersebut dibebankan kepada pihak rumah sakit yang bersangkutan karena ada berbagai solusi seperti bekerjasama dengan perbankan untuk upah, biaya operasional dan lainnya.

“Nah ini perlu ada terobosan agar bisa diselesaikan misalkan dengan melibatkan bank milik Jabar yaitu Bank BJB sehingga aspek tadi tidak membebani rumah sakit,” tutupnya. (ADV)