images 7 4
Home All News Syahrir: Kasus Kebocoran Data Penduduk Harus Diusut Tuntas
All News - Parlemen - 2021-05-23

Syahrir: Kasus Kebocoran Data Penduduk Harus Diusut Tuntas

MATAKOTA Bandung – Anggota DPRD Jabar H Syahrir, SE, M. IPol menegaskan, kebocoran data pribadi di Indonesia merupakan persoalan serius.

Hal itu diungkap Syahrir menyikapi dugaan bocornya 279 juta data peserta BPJS Kesehatan yang tersebar dan diperjualbelikan di internet.

“Apalagi dalam 279 juta data penduduk Indonesia yang bocor itu berisi Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor ponsel, e-mail, alamat, dan gaji. Sebagian diantaranya juga memuat foto pribadi,” ucap dia.

Syahrir mendesak dugaan kebocoran data penduduk, harus ditelusuri. Para pihak yang bertanggung jawab, harus mengusut tuntas kebocoran data tersebut.

“Data pribadi penduduk harus dilindungi dan dijaga dengan baik. Dugaan kebocoran data penduduk harus ditelusuri kebenarannya. Para pihak harus bertanggung jawab jika kebocoran data penduduk terbukti. Harus diusut tuntas.” ujarnya.

Syahrir berujar, bocornya data pribadi milik BPJS Kesehatan ini berpotensi menjadi target kejahatan digital atau biasa disebut cyber crime. Kerugian finansial juga menjadi dampak terbesar dari kegiatan cyber crime. Bentuk aksinya bisa bermacam-macam, mulai dari phishing yakni kejahatan dunia maya dengan cara penggalian informasi rahasia hingga extortion atau pemerasan.

Menurutnya, hal itu tak hanya dialami oleh individu, maupun perusahaan, negara pun berpotensi kehilangan sejumlah uang akibat tindak cyber crime.

Berdasarkan penelitian Frost & Sullivan yang diprakarsai Microsoft pada 2018, kejahatan siber di Indonesia bisa menyebabkan kerugian mencapai Rp 478,8 triliun atau 34,2 miliar dollar AS. Jumlah itu tergolong sangat fantastis.

Diungkapkan, di era Revolusi Industri 4.0 saat ini, kedaulatan sebuah bangsa tidak hanya terletak pada penguasaan wilayah darat, laut, dan udara saja, tetapi juga wilayah siber.

“Rasanya semua pihak sepertinya sepakat bahwa kasus kebocoran kali ini merupakan momentum bagi semua pengelola sistem, apakah itu sektor pemerintahan maupun swasta, untuk berbenah dan menyiapkan secara sungguh-sungguh sistem yang lebih aman, selain dibarengi dengan peningkatan skill dan kesadaran para penggunanya,” tandas Syahrir. (DRY)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Awas Raib! Dewan Minta Pemkot Bandung Benahi Aset PD Kebersihan

MATAKOTA, Bandung  –  Anggota DPRD Folmer S. Silalahi meminta Pemerintah Kota (Pemko…