Soal Mesin Parkir, DPRD Kota Bandung ‘Sentil’ Kinerja Dishub

MATAKOTA, Bandung – Anggota Pansus 1 LKPJ Rizal Khairul, menyorot tajam perihal lemahnya sosialisasi dan optimalisasi pemanfaatan mesin parkir elektronik oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung.

Ia bilang, meski persoalan mesin parkir menjadi salah satu hal yang masuk dalam rekomendasi LKPJ Tahun 2020, pendapatan daerah dari mesin parkir terus mengalami loss potensi.

“Sejauh ini, kami juga belum mendapatkan laporan terkait kendala apa yang sebenarnya terjadi dari upaya optimalisasi pemanfaatan mesin parkir elektronik ini,” ujarnya, saat rapat kerja bersama Dishub, BLUD Parkir, dan BLUD Angkutan, di Ruang Rapat Badan Musyawarah (Banmus) Gedung DPRD Kota Bandung, Senin (11/04/2022).

“Bahkan, dari target yang tidak tercapai ini, berapa banyak mesin yang masih beroperasi dan berapa yang rusak, juga di mana saja titiknya, dan apa alasannya, ini yang belum terjawab hingga saat ini,” tambah Rizal.

Hal senada diungkapkan Heri Hermawan. Kata dia, kendala tidak tercapainya target pendapatan mesin parkir bukan karena disebabkan kesalahan teknis, melainkan kesalahan strategis.

“Maka, perencanaan strategis yang harus di benahi terlebih dulu,” ucap dia.

“Apalagi terdapat dua prinsip tujuan dari Pemkot Bandung dalam membentuk BLUD, yaitu terwujudnya pelayanan yang optimal bagi masyarakat, dan berikutnya adalah mendapatkan pendapatan yang optimal,” imbuh Heri.

Menurutnya, mengingat bahwa peluncuran mesin parkir elektronik sejak tahun 2017 lalu, maka untuk mengoptimalkannya saat ini bukan lagi waktunya untuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, melainkan penerapan law enforcement atau “mendesak” masyarakat untuk menggunakannya.

“Maka untuk dapat menerapkan law enforcement itu, seberapa siap SDM di lapangan, begitu juga petugas pengawasan untuk bisa melakukan hal itu,” tegasnya.

“Kalau dari petugasnya saja masih belum siap, maka realisasi penegakan aturan tersebut, untuk mengejar target-target yang diharapkan tidak akan pernah terwujud sampai kapanpun,” tambah Heri.

Ia pun meminta Dishub Kota Bandung segera melakukan evaluasi strategis dari rencana optimalisasi pemanfaatan mesin parkir elektronik.

Ketua Pansus 1 LKPJ Ferry Cahyadi Rismahury mengatakan, sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil bagi Pemerintah Kota Bandung, Dishub dan BLUD Parkir dan Angkutan harus memiliki strategi dan inovasi yang terencana dengan matang.

Sebab, menurutnya, program perencanaan yang disusun sejak awal, kerap mengalami kendala dalam target realisasinya.

“LKPJ ini akan menjadi penilaian kami, untuk menilai kinerja per OPD atau per dinas. Karena proses ini adalah ajang evaluasi, bahkan masukan buat wali kota, agar bisa mengevaluasi seluruh kepala OPD di lingkungan Pemkot Bandung,” ujar Ferry.

Untuk itu, ia meminta harus ada kesungguhan dan konsolidasi dalam mempersiapkan dan mengikuti rapat pembahasan LKPJ ini.

“Selain itu, upaya realisasi target OPD harus dipacu dengan percepatan yang harus dilakukan. Agar bukan hanya pencapaian realisasi target bisa tercapai, tapi juga kebermanfaatannya bisa dirasakan oleh masyarakat,” tutur Ferry.

Sementara itu, Iman Lestariyono menuturkan, bahwa dari segi indeks kepuasan masyarakat terhadap penilaian optimalisasi BLUD, hanya BLUD Parkir yang tidak mencapai target.

Iman mengatakan, evaluasi harus terus dilakukan dalam upaya meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja Dishub Kota Bandung.

“Utamanya, untuk mewujudkan kualitas pelayanan terbaik bagi masyarakat. Termasuk, mencari solusi dari tiga persoalan utama Kota Bandung, yaitu tingginya tingkat kemacetan,” ucap dia.

Kritik tajam pada kinerja Dishub Kota Bandung juga diungkapkan Folmer Siswanto Silalahi. Ia bilang, terjadinya peningkatan anggaran terkait optimalisasi program-program di Dinas Perhubungan dari tahun 2020 ke 2021, tidak berbanding lurus dengan capaian indeks kepuasan masyarakat.

“Artinya, ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan atau pelaksanaannya tidak dilakukan secara sungguh-sungguh,” ucapnya.

“Melihat bahwa adanya perbandingan antara realisasi dan target yang sangat jauh ini. Maka kami meminta agar Dinas Perhubungan dan BLUD ini harus melakukan kegiatan kajian dan uji petik terlebih dahulu, khususnya kaitan dengan potensi retribusi yang bisa digali, sebelum melakukan perencanaan pelaksanaannya,” tambah Folmer. *****