Riana Desak Diskar PB Segera Susun Data Potensi Bencana

MATAKOTA, Bandung – Wakil Ketua Pansus 1 DPRD Kota Bandung Riana, meminta Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB) segera menyusun data potensi bencana sebagai upaya dini siaga bencana di Kota Bandung.

Ia bilang, hingga saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung belum memiliki data potensi bencana yang valid.

“Saya minta sesegera mungkin Diskar PB menyusun data potensi bencana. Kota Bandung rawan akan bencana alam, namun sangat disayangkan kita masih belum punya data potensi bencana yang valid,” ujarnya, dalam rapat kerja Pansus 1 bersama Satpol PP Kota Bandung, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung (Diskar PB), Paguyuban Camat Kota Bandung dan Bapelitbang Kota Bandung, Rabu 20 April 2022.

“Itu (data potensi bencana) adalah langkah awal untuk mewaspadai bencana besar yang kita tidak pernah tahu kapan itu terjadi,” imbuh Riana.

Sementara itu, Ketua Pansus 1 Ferry Cahyadi Rismafurry, mengimbau kepada perangkat daerah terkait agar memberikan informasi yang lebih mendalam terhadap manfaat dari program-program yang dicapai.

“Pada rapat ini, kita tidak hanya ingin mendengar rincian realisasi yang sudah dicapai oleh masing-masing perangkat daerah, akan tetapi kita juga butuh hasil atau output dari realisasi program yang sudah dijalankan,” ucapnya.

“Apakah telah memberi dampak yang baik atau tidak, sehingga setiap tahunnya kita bisa membenahi dengan baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan,” tambah Ferry.

Anggota Pansus 1 Heri Hermawan mengatakan, program PIPPK harus bisa mengukur presentasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Bandung.

“Saya ingin memastikan bagaimana dampak dari program PIPPK. Kita harus mengukur presentasi pembangunan dan kesejahteraan di Kota Bandung melalui program PIPPK ini,” tuturnya.

“Terlebih lagi Kota Bandung mempunyai presentase luasan kawasan kumuh yang cukup tinggi, dan saya rasa ini menjadi upaya agar status tersebut paling tidak menurun,” imbuh Heri.

Anggota Pansus 1 lainnya Nenden Sukaesih, meminta agar perangkat daerah seperti Diskar PB dan Satpol PP yang membutuhkan banyak sumber daya manusia, agar mengoptimalkan kinerja.

Nenden menambahkan, agar segala upaya yang akan memaksimalkan kinerja perangkat daerah kepada masyarakat harus disiapkan lebih matang lagi.

“Agar hasil dari program yang dijalankan bisa dirasakan oleh masyarakat,” ucapnya. *****