Obral WTP BPK Perwakilan Jabar Terindikasi Suap, Yunan: Koalisi Anti Korupsi Siap Turun ke Jalan

MATAKOTA, Bandung – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka suap. Ade dan anak buahnya diduga menyuap pegawai Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Jawa Barat agar bisa mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam audit.

Sedangkan empat tersangka penerima suap, yaitu pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat/Kasub Auditorat Jabar III/Pengendali Teknis Anthon Merdiansyah (ATM), pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor Arko Mulawan (AM), pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa Hendra Nur Rahmatullah Karwita (HNRK), dan pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa Gerri Ginajar Trie Rahmatullah (GGTR).

Menanggapi hal itu, Ketua Umum DPP LSM Baladhika Adhyaksa Nusantara (LSM BAN) Yunan Buwana menyatakan rasa keprihatinannya.

“Operasi Tangkap Tangan (OTT) Ade Yasin dan oknum Pegawai BPK RI Jabar, makin memperlihatkan wajah BPK RI Jabar yang sebenarnya,” ujar Yunan, kepada wartawan di Bandung, Kamis 28 April 2022.

Ia mengatakan, belum lama ini, oknum pegawai BPK RI Jabar terjaring OTT Kejati Jabar saat melakukan pemerasan terhadap puluhan Puskesmas di Kabupaten Bekasi.

“Sekarang (oknum BPK RI Jabar) kembali di OTT KPK di Kabupaten Bogor terkait dugaan suap untuk mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini tentu meruntuhkan kepercayaan publik terhadap kinerja BPK,” ucap dia.

Menurutnya, LSM BAN telah bertahun tahun menaruh curiga terkait mudahnya memberikan opini WTP terhadap pemerintan daerah di Jawa Barat.

“Mengingat kami juga punya data BPK RI dari tahun ke tahun yang memperlihatkan banyaknya masalah, namun tetap mendapatkan opini WTP,” sebut Yunan.

Ia menambahkan, di Pemerintah Kabupaten Bandung, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, dan Pemerintah Kota Bandung, banyak ditemukan permasalahan aset daerah yg tidak diketahui keberadaannya dengan nilai yang fantastis.

“Gak cuma itu, meski banyak ditemukan permasalahan lainnya, namun tetap mendapatkan opini WTP,” ujar Yunan.

Ia menduga, kepala daerah berani mengeluarkan uang pelicin untuk mendapatkan WTP dari BPK RI, semata-mata demi mendapatkan feedback berupa bonus Dana Insentif Daerah (DID).

Yunan mengatakan, dalam waktu dekat ini pihaknya bersama Koalisi Anti Korupsi (KAK) Jawa Barat akan melakukan aksi damai di BPK RI Perwakilan Jawa Barat.

“Kami akan turun ke jalan, kami akan menuntut penjelasan yang gamblang terkait obral WTP di Jawa Barat,” tutup Yunan. (DRY)