Jaksa KPK Budi Nugraha
Home All News Minta Dibebaskan Hakim, Ini Fakta Dugaan Korupsi Aa Umbara
All News - Berita - Hukum - 2021-11-02

Minta Dibebaskan Hakim, Ini Fakta Dugaan Korupsi Aa Umbara

MATAKOTA, Bandung – Sambil menangis dan mengaku sangat terpukul atas tuntutan 7 tahun penjara, Bupati Bandung Barat nonaktif Aa Umbara meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung membebaskan dirinya atas tuduhan korupsi pengadaan Bantuan Sosial (Bansos) penanganan pandemi COVID-19.

“Sehubungan dengan permohonan kami agar majelis hakim yang mulia membebaskan saya selaku terdakwa atas nama Aa Umbara Sutisna,” ujarnya, saat membacakan pledoi (nota pembelaan) di PN Bandung, Jalan LL RE Martadinata, Senin (1/11/2021).

Aa Umbara pun membantah segala tuduhan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang termuat dalam surat dakwaan. Termasuk telah menerima keuntungan dari sengkarut proyek bantuan sosial (Bansos) masyarakat miskin Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Benarkah Aa Umbara tidak bersalah?Berdasarkan dakwaan jaksa, ternyata program Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19 tahun 2020 di KBB jadi bancakan keluarga Bupati nonaktif Aa Umbara Sutisna. Mulai dari anak, istri siri hingga adik ipar!

Hal ini terungkap pada sidang pembacaan dakwaan perkara Aa Umbara di PN Tipikor Bandung, beberapa waktu lalu.

KPK membeberkan, awalnya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengalokasikan dana Rp 52 miliar untuk program Bansos COVID-19. Anggarannya dari pos Belanja Tak Terduga (BTT) TA 2020.

Belakangan terungkap, ternyata Aa Umbara menunjuk keluarga dan orang dekatnya sebagai pelaksana penyaluran bansos tersebut.

Motifnya, Aa Umbara menginginkan adanya keuntungan bagi dirinya dan keluarganya. “Terdakwa menunjuk penyedia paket bansos adalah orang-orang terdekat terdakwa dan keluarga terdakwa,” kata Jaksa KPK Budi Nugraha, saat membacakan dakwaan.

Belakangan terbongkar pula ternyata anak kandung Aa Umbara, Andri Wibawa, disebut menggarap 120.675 paket sembako bansos. Nilai kontraknya Rp 36.202.500.000.

Andri Wibawa menggunakan bendera CV Jayakusuma Cipta Mandiri dan CV Satria Jakatamilung.

Dalam mengerjakan proyek ini, Andri dibantu istri siri Aa Umbara, Diane Yuliandari dan adiknya Dicky Yuswandira. Mereka menjanjikan imbalan 1 persen kepada Dinas Sosial (Dinsos)

Dari menggarap proyek bansos itu, Andri Wibawa meraup untung Rp 2,6 miliar. Ada pun Diane dan Dicky Rp 188 juta.

Tak cukup, Aa Umbara juga terbukti memberikan jatah pengerjaan bansos kepada mantan tim suksesnya, M Totoh Gunawan.

“Dengan syarat harus menyisihkan sebesar 6 persen dari total keuntungan bagi Aa Umbara,” kata jaksa.

Totoh mendapat jatah menyalurkan bansos sebanyak 55.378 paket dalam 6 tahap. Nilai kontraknya Rp 15.948.750.000. Proyek digarap menggunakan bendera PT Jagat Dirgantara dan CV Sentral Sayuran Garden. Alhasil, teman masa kecil Aa Umbara itu bisa meraup untung Rp 3.405.815.000.

Menurut jaksa, perbuatan Aa Umbara diancam pidana sebagaimana Pasal 12 huruf i dan Pasal 12B Undang-Undang Tipikor.

Jaksa juga mendakwa Aa Umbara menerima gratifikasi mencapai Rp 2.419.315.000. Fulus haram itu berasal dari 11 pejabat Pemkab Bandung Barat terkait promosi dan mutasi jabatan.

Di antaranya dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Agustustina Piryanti Rp 35 juta, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Wandiana Rp 10 juta.

Kemudian, Kepala Dinas Kesehatan Hernawan Widjajanto Rp 164 juta, Kepala Dinas Pendidikan Asep Dendih Rp 3 juta, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Avira Nurfashihah Rp 15 juta.

Selanjutnya dari Kepala Dinas Perhubungan Lukmanul Hakim Rp 155 juta, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Hendra Trismayadi Rp 14 juta, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Heru Budi Purnomo Rp 10 juta.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Ricky Riyadi Rp 17,5 juta, Kepala Seksi SDM Dinas Kesehatan Rita NurcahyaniI Rp 10 juta. Dari pejabat lainnya Rp 30 juta yang diserahkan melalui Kamaluddin, ajudan Aa Umbara.

Tidak sampai di situ, ternyata Aa Umbara juga diduga menerima uang terkait pelaksanaan proyek Pemkab Bandung Barat mencapai Rp 1.955.815.000. Termasuk dari Totoh Rp 1.405.815.000 yang merupakan fee proyek bansos, serta dari Agung Maryanto, pengusaha aspal hotmix Rp 550 juta. Agung menggarap proyek jalan Dinas Pekerjaan Umum tahun 2019 dan 2020.

“Gratifikasi tersebut tidak pernah dilaporkan kepada KPK dalam tenggang waktu 30 hari kerja,” kata jaksa. Sehingga bisa dianggap sebagai suap.

Perbuatan ini diancam pidana sebagai Pasal 12B UU Tipikor junto Pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

“Sungguh sesuatu yang mengusik perasaan kita semua yang terdalam. Di tengah usaha keras pemerintah dalam penanggulangan bencana Pandemi COVID-19 ini masih saja ada pihak-pihak yang tidak mempunyai nurani mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dan kroni-kroninya di tengah penderitaan masyarakat Indonesia akibat pandemi COVID-19 ini,” ujar Budi Nugraha, saat membacakan tuntutan beberapa waktu lalu.

“Bahwa sangat miris dan mengusik perasaan terdalam kira semua terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa Aa Umbara selaku Bupati Bandung Barat bersama Andri Wibawa dan M Totoh Gunawan ini di satu sisi masyarakat miskin Kabupaten Bandung Barat berjuang di tengah keterbatasan ekonomi dan menghadapi maut akibat pandemi COVID-19, sedangkan di sisi lain Aa Umbara, Andri Wibawa dan M Totoh Gunawan malah dengan tega mencari keuntungan dalam pengadaan paket bansos berupa sembako di Kabupaten Bandung Barat,” tuturnya, menambahkan.

Budi menegaskan, Aa Umbara selaku Bupati Bandung Barat dalam melakukan perbuatan tersebut telah menggadaikan integritasnya dan mengkhianati amanah rakyat KBB dengan mencari keuntungan serta melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga bertentangan dengan kewajibannya. (DRY)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

DPRD Kota Bandung Minta BPBD Diatur Perda

MATAKOTA, Bandung — Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan Bah…