Cium Dugaan Korupsi, LSM Brantas dan Aktivis Anak Bangsa akan Geruduk Kembali Pemkab Bandung Barat

MATAKOTA || KBB — Aroma korupsi sudah tercium kembali di Kabupaten Bandung Barat (KBB). Aliansi anti korupsi LSM Brantas dan Aktivis Anak Bangsa akan menggelar kembali aksi unjuk rasa yang rencananya akan dilaksanakan pada Rabu, 30 Oktober 2024 di lingkingan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat.

Hal itu, diungkapkan kordinator aksi Aktivis Anak Bangsa, Dena hadiyat dan Doni Angga LSM Brantas dalam release yang diterima media, Selasa (22/10/2024).

Dalam pemberitaan sebelumnya, Ketua Umum LSM Brantas Wanwan Mulyawan menyampaikan bersama para Aktivis Anti Korupsi, Pemkab KBB berulah kembali, diantaranya ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja APBD, serta di perparah lagi fokir-fokir melebihi anggaran sehingga sebabkan kondisi keuangan defisit.

“Dan berduka cita nya pemimpin sekaligus Pj Bupati Bandung Barat Arsan latif yang di tunjuk oleh Mendagri ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam kasus suap Pasar Cigasong. Dan hal ini tidak menjadi efek jera pada Pj. Bupati sekarang Ade Zakir yang sebelumnya menjabat Sekda,” jelasnya.

Wanwan juga menjelaskan, harusnya Pj. Bupati melakukan pembenahan Tata Kelola Pemerintahan dengan baik dan dirasakan oleh masyarakat Bandung Barat, ini malah ugal ugalan, kami merasa ada aroma penyimpangan jabatan.

“Berdasarkan investigasi kami, Pj bupati bersengkongkol bersama oknum Bapedda berinisial I dalam menentukan kebijakan anggaran dibeberapa SKPD di Bandung Barat dan disokong oleh calo sekaligus oparator yang berinisial G,” imbuh Wanwan.

Dalam pemberitaan sebelumnya ramai di perbincangkan dugaan mark up pengadaan Display Interaktif dengan nilai 11,5 miliar anggaran yang disimpan di Diskominfotik, dengan berdalih konsep smart city yang sudah di distribusikan ke beberapa OPD.

Aktivis Anak Bangsa dan LSM Brantas menyatakan, bahwa disamping mensoroti dugaan KKN di Diskominfotik, kami akan soroti kinerja Bapenda Bandung Barat dalam beberapa tahun ini ada ketimpangan pajak pendapatan diduga adanya lost potensi pajak baik Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik PBB, office dan self (hotel, restoran, dll) adanya ketimpangan lost potensi di beberapa daerah wisata yang di sampai kan pada awak media.

“Tahapan penyusanan  anggaran tahun 2024 diduga tidak melalui tahapan yang jelas dan tidak berdasarkan usungan kepentingan yang di rasakan masyarakat Bandung Barat. Pj bupati menyimpan anggaran 35 m di Dinkes dan Diskominfotik di duga adanya aroma KKN,” urainya.

Aktivis Anak Bangsa dan LSM Brantas dalam hal ini sepakat, setelah aksi ini akan aksi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejagung RI dan Kejati Jawa Barat pada minggu depan, 30 dan 31 Oktober 2024.

LSM Brantas dan Aktivis Anak Bangsa berkomitmen akan ungkap kasus KKN anggaran ini sampai tuntas dan meminta kepada penegak hukum harus bongkar kembali darurat korupsi di Bandung Barat kembali terjadi. *die