Aksi Mahasiswa di UPI Bandung, Aktivis Anak Bangsa Desak Investigasi Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Rektor

MATAKOTA || Bandung, – Aktivis Anak Bangsa menggelar aksi unjuk rasa di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Kamis (16/04/2026). Aksi tersebut dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap kondisi transparansi dan tata kelola kampus yang dinilai mengalami kemunduran dalam beberapa waktu terakhir.

Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi menyoroti adanya dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Rektor UPI. Dugaan tersebut dinilai telah mencederai kepercayaan sivitas akademika sekaligus merusak marwah institusi pendidikan yang selama ini dikenal sebagai kawah candradimuka bagi para calon pendidik.

Mereka menegaskan bahwa kekuasaan yang tidak diawasi secara ketat berpotensi membuka ruang bagi praktik korupsi serta kecenderungan otokrasi dalam pengambilan kebijakan di lingkungan kampus.

Lima Tuntutan Utama

Dalam aksi tersebut, Aktivis Anak Bangsa menyampaikan lima tuntutan krusial sebagai langkah penyelamatan institusi, yakni:

1. Pembentukan Tim Investigasi Independen

Massa aksi mendesak agar dibentuk tim investigasi independen yang melibatkan pihak eksternal, seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), serta perwakilan mahasiswa dan dosen. Tim ini diharapkan mampu mengusut tuntas kebijakan administratif maupun finansial secara transparan dan akuntabel.

2. Akses Informasi Publik

Mereka menuntut keterbukaan terhadap seluruh kebijakan strategis kampus, termasuk proses seleksi pejabat dan pengelolaan anggaran nonakademik. Tuntutan ini merujuk pada prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak publik untuk memperoleh informasi.

3. Sidang Etik Segera

Massa aksi juga mendesak Dewan Kehormatan Universitas untuk segera menggelar sidang etik terhadap Rektor UPI atas dugaan pelanggaran kode etik jabatan.

4. Desakan Mundur

Rektor UPI diminta untuk mengundurkan diri dari jabatannya apabila terbukti secara sah melakukan penyelewengan wewenang berdasarkan hasil investigasi yang objektif.

5. Reformasi Regulasi Internal

Aktivis turut menuntut adanya peninjauan ulang terhadap regulasi internal kampus yang dinilai memberikan kewenangan terlalu besar kepada Rektor. Mereka mendorong penerapan mekanisme *check and balances* guna menciptakan tata kelola yang lebih sehat dan demokratis.

Pernyataan Sekjen Aktivis Anak Bangsa

Sekretaris Jenderal Aktivis Anak Bangsa, Dena Hadiyat, dalam orasinya menegaskan bahwa aksi tersebut bukan ditujukan sebagai serangan personal, melainkan bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan institusi pendidikan.

> “Aksi yang kami lakukan hari ini bukanlah bentuk serangan personal kepada individu tertentu, melainkan murni upaya kolektif untuk menyelamatkan integritas UPI dari praktik-praktik yang tidak sehat. Sebagai institusi pendidikan, integritas adalah harga mati yang tidak boleh dikompromikan oleh kepentingan kelompok mana pun. Jika transparansi tetap ditutupi, kami berkomitmen untuk melakukan eskalasi gerakan yang lebih masif hingga keadilan ditegakkan,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa gerakan ini merupakan wujud kecintaan terhadap kampus yang dikenal dengan sebutan Bumi Siliwangi, serta harapan agar UPI tetap menjadi lembaga pendidikan yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan profesionalisme.

Komitmen Kawal Isu Hingga Tuntas

Menutup aksinya, Aktivis Anak Bangsa menegaskan bahwa perjuangan mereka tidak akan berhenti sampai ada perubahan nyata dalam sistem pengawasan dan tata kelola di lingkungan kampus.

Mereka menyatakan bahwa kebenaran harus terus disuarakan, serta menegaskan komitmen untuk mengawal isu ini hingga tuntas demi menjaga kredibilitas dan integritas dunia pendidikan tinggi di Indonesia. *Die