MATAKOTA || BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung memastikan tidak akan berhenti mencari solusi atas persoalan sampah meski pengajuan status darurat sampah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak disetujui. Berbagai langkah alternatif kini disiapkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti dan memperkuat sistem pengelolaan sampah di tingkat lokal.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa persoalan sampah merupakan isu mendesak yang harus segera ditangani demi menjaga kualitas lingkungan dan kenyamanan masyarakat.

“Ketika pengajuan tidak disetujui, kita akan cari jalan lain. Persoalan sampah ini harus selesai, tidak bisa ditunda,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Selasa (2/6/2026).

Farhan menjelaskan, Kota Bandung saat ini menjadi satu-satunya kota di Jawa Barat yang belum memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sendiri. Kondisi tersebut membuat pengelolaan sampah masih sangat bergantung pada TPA Sarimukti yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Akibatnya, ruang gerak pemerintah kota dalam pengelolaan dan pembuangan sampah menjadi terbatas, termasuk dalam hal kuota pembuangan residu dan pengaturan teknis lainnya.

Sebagai solusi jangka pendek, Pemkot Bandung menyambut baik rencana dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan menyediakan mesin pengolahan sampah di setiap kelurahan.

“Kami menyambut baik bantuan dari Pemerintah Provinsi. Rencananya akan ada mesin pengolahan di setiap kelurahan. Apapun bentuknya, kami siap menerima dan mengoptimalkannya,” kata Farhan.

Selain itu, Pemkot Bandung juga tengah mengkaji kemungkinan memiliki fasilitas pengolahan sampah terpadu maupun TPA sendiri sebagai solusi jangka panjang. Saat ini, proses pencarian lokasi dan pemenuhan berbagai aspek perizinan masih terus dilakukan.

Menurut Farhan, keberadaan fasilitas pengolahan sampah yang memadai menjadi kebutuhan mendesak karena residu hasil pengolahan tetap membutuhkan tempat pembuangan akhir yang terkelola dengan baik.

Di sisi lain, upaya perubahan perilaku masyarakat juga terus diperkuat melalui program pemilahan sampah dari sumber. Salah satunya melalui program Gaslah yang mendorong warga memilah sampah sejak dari rumah tangga.

Pemkot mencatat adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam program tersebut. Jika sebelumnya rata-rata hanya sekitar 10 rumah per RT yang melakukan pemilahan sampah, kini jumlahnya meningkat menjadi sekitar 20 rumah per RT.

“Kami menargetkan minimal 60 rumah di setiap RT aktif melakukan pemilahan sampah,” ungkap Farhan.

Meski aturan sanksi bagi pelaku pembuangan sampah sembarangan telah tersedia, Pemkot Bandung masih mengutamakan pendekatan edukatif dibandingkan penindakan.

“Kami lebih mengedepankan edukasi. Perubahan perilaku masyarakat tidak bisa instan, harus bertahap,” jelasnya.

Farhan optimistis persoalan sampah di Kota Bandung dapat diatasi secara bertahap melalui kombinasi pembangunan infrastruktur pengolahan sampah, dukungan pemerintah provinsi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya.

“Kami akan terus berupaya maksimal. Ini pekerjaan bersama yang membutuhkan kolaborasi semua pihak,” pungkasnya.