Iis Turniasih: Banjir Pantura Tak Bisa Diatasi Secara Parsial

MATAKOTA, Bandung – Diketahui, pada awal tahun ini beberapa wilayah di Provinsi Jawa Barat dilanda banjir bandang. Terutama di wilayah pantura.

Menurut Anggota Komisi IV DPRD Jabar Hj Iis Turniasih, untuk mengantisipasi dan mengatasinya membutuhkan kerjasama terpadu dari semua pihak terkait.

“Untuk hasil yang maksimal, tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial, namun harus dilakukan secara bersama-sama dan berkolaborasi,” ucapnya.

“Kenapa harus bersama-sama dan berkolaborasi? Karena banjir banjir bandang tidak hanya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan lebat, namun ada faktor lain seperti meningkatnya lahan kritis, tata kelola ruang terbuka hijau, sungai dangkal, dan perubahan fungsi lahan,” tambah Iis, saat dihubungi via telepon selulernya.

Dia pun berujar, bila hanya dikerjakan oleh daerah masing-masing yang bersifat sektoral, tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal.

“Maka itu harus duduk bersama, dibahas bersama, sehingga paham siapa berbuat apa,’ terangnya.

Menurutnya, salah satu contoh terkait masalah penanganan lahan kritis sebagai daerah resapan air. Kata Iis, perlu dilakukan penanam pohon dan memberikan edukasi kepada msyarakat agar tidak lagi melakukan penjarahan hutan.

“Itu penting, karena fungsi pohon selain sebagai penyerap air hujan juga sebagai penyanggah tanah agar tidak terjadi longsor saat musim hujan,” ujar Iis.

Dijelaskan, longsoran tanah dan sampah dari lahan kritis akan terbawa air hujan, mengalir ke daerah yang lebih rendah lalu berakhir ke kali.

“Akibatnya terjadilah pendangkalan kali, menyumbat drainase, dan merusak jaringan irigasi,” papar Iis.

Menurutnya, setiap tahun lahan terbuka hijau sebagai daerah resapan air semakin berkurang dan mengalami perubahan fungsi menjadi kawasan perumahan dan perkantoran.

Ditegaskan Iis, selama tidak ada kesepakatan dan komitmen bersama untuk mengatasinya, persoalan banjir di pantura akan terjadi setiap tahun.

Iis berharap, pemerintah daerah dapat memperketat izin administrasi dan perubahan fungsi lahan untuk pembangunan infratruktur maupun perumahan.

“Harus diperketat pembangunan yang dapat menganggu resapan air. Itu penting, agar tata kelola sumber daya air dan sistem drainase di setiap daerah dapat berfungsi sebagaimana mestinya,” jelas Iis.

Dia pun menghimbau masyarakat membiasakan hidup disiplin dengan tidak membuang sampah sembarangan ke aliran sungai.

Terakhir, dia berharap agar pemerintah melakukan edukasi kepada masyarakat untuk lebih peduli dan cinta lingkungan.

“Termasuk memberikan pendidikan dan pelatihan mitigasi dan tanggap darurat bagi masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana. Sehingga bila sewaktu-waktu bencana terjadi, dapat cepat tanggap mengatasinya,” pungkas Iis. (DRY)