Musim Hujan Tiba: KIRAB dan BALAD Dorong Akselerasi RDTR Mitigasi Bencana, Puji Kejelian Pemkab KBB Terapkan Merit Sistem di DPUTR

MATAKOTA || Bandung Barat, — Memasuki fase peralihan musim yang disusul tingginya intensitas curah hujan di wilayah Jawa Barat, penataan ruang dan keandalan infrastruktur fisik kembali menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Pemkab KBB). Menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi serta dinamika geologi daerah, penunjukan sosok teknokrat akademisi Anni Roslianti, ST., MM di pucuk kepemimpinan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) KBB dinilai sebagai langkah strategis pimpinan daerah.

Apresiasi dan dorongan publik tersebut disuarakan oleh dua konsorsium elemen masyarakat sipil, yakni Koalisi Rakyat Bersatu (KIRAB) bersama Barisan Literasi dan Advokasi Daerah (BALAD), Sabtu (7/11/2026).

Peta Kerentanan Geologis KBB: Tantangan Ekstrem Musim Penghujan
Koordinator KIRAB, Asep Herna, mengungkapkan bahwa bentang alam Kabupaten Bandung Barat memiliki kompleksitas geografis dan tingkat kerentanan bencana geologi yang tinggi. Penanganan infrastruktur fisik di Bandung Barat tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan rutin, melainkan harus dipadukan dengan kesiapsiagaan mitigasi bencana secara terukur dan presisi.

“Secara kualitatif dan pemetaan teknis, Bandung Barat terbagi dalam dua zona kerentanan utama saat musim penghujan tiba. Wilayah Bandung Barat Selatan—meliputi Kecamatan Gununghalu, Rongga, Sindangkerta, Cipongkor, hingga Saguling—memiliki kontur perbukitan curam dengan struktur tanah aktif yang sangat rawan terhadap bencana pergerakan tanah dan tanah longsor,” terang Asep Herna.

Sementara itu, sambung Asep, wilayah tengah dan utara seperti Padalarang, Ngamprah, Parongpong, hingga Lembang dihadapkan pada ancaman ganda: risiko banjir luapan akibat perkemukiman padat serta lintasan garis ancaman geologis Sesar Lembang.

“Kondisi alam ini menuntut hadirnya pemimpin di dinas teknis yang menguasai kalkulasi keilmuan, bukan sekadar administrasi normatif. Bandung Barat butuh tata ruang yang ideal, tangguh, dan adatif terhadap cuaca ekstrem,” tegas Asep.

Menurut KIRAB, rekam jejak kepemimpinan Anni Roslianti— Magister Manajemen (MM.), dan Doktor (Dr.)—memberikan angin segar dan optimisme baru bagi keselamatan masyarakat KBB.

Di bawah komando kepemimpinan berlatar teknokratis ini, DPUTR KBB dinilai mumpuni untuk melahirkan berbagai inovasi tata ruang berbasis mitigasi bencana, antara lain:

1. Digitalisasi RDTR dan Pengawasan KKPR Berbasis Kebencanaan: Akselerasi pengintegrasian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam sistem Online Single Submission (OSS) untuk memastikan seluruh perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di KBB tidak melanggar zona resapan air maupun kawasan rawan bencana.

2. Audit Saluran Air dan Redesain Drainase Perkotaan: Perbesaran kapasitas dan normalisasi jaringan drainase primer di titik-titik krusial genangan kota (seperti kawasan underpass Padalarang dan titik lintasan Ngamprah) untuk mencegah banjir luapan saat puncaknya musim hujan.

3. Infrastruktur Adaptif Bencana di Wilayah Selatan: Penerapan teknologi konstruksi perkuatan lereng berbasis Dinding Penahan Tanah (DPT), bronjong modern, serta penyediaan Posko Reaksi Cepat Pemeliharaan Jalan untuk mengantisipasi akses jalan terputus akibat longsor di wilayah KBB Selatan.

“Langkah-langkah taktis DPUTR ini tegak lurus dengan Visi Bupati Bandung Barat dalam mewujudkan pemerataan infrastruktur yang berkualitas, ramah investasi, serta menjamin keselamatan warga dari ancaman bencana alam,” tambah Asep Herna.

Di tempat terpisah, Koordinator Barisan Literasi dan Advokasi Daerah (BALAD), Fikri, menyoroti kejelian Pimpinan Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam menerapkan prinsip tata kelola birokrasi berorientasi hasil melalui merit system.

Fikri menilai, penempatan pejabat di dinas teknis sekelas DPUTR tidak boleh didasarkan pada pertimbangan politik praktis, melainkan harus mengedepankan kualifikasi, kompetensi, dan rekam jejak yang relevan.

“Langkah Pimpinan Daerah memplot sosok Anni Roslianti—seorang akademisi sekaligus praktisi di DPUTR KBB adalah bukti konkret penerapan the right man on the right place,” ujar Fikri.

Fikri menegaskan bahwa keberadaan pejabat yang kompeten di posisi strategis akan meningkatkan indeks kepercayaan publik (public trust) terhadap pembangunan fisik daerah.

“Masyarakat memegang kepastian bahwa setiap anggaran penanganan jalan, perbaikan jembatan, hingga penataan ruang KBB dikelola secara akuntabel, profesional, dan akurat secara keilmuan. Kami dari BALAD sangat optimistis Bu Kadis mampu mengeksekusi inovasi-inovasi penataan ruang yang mampu melindungi warga KBB sepanjang musim hujan ini,” jelasnya.

Menutup keterangannya, baik KIRAB maupun BALAD menyatakan komitmennya untuk terus menjadi mitra kritis strategis bagi Pemkab Bandung Barat dan DPUTR dalam mengawal keberlanjutan infrastruktur, ketahanan lingkungan, serta penataan ruang yang ideal bagi seluruh warga Bandung Barat. (**)