Siskeudes Terhubung ke Pusat, Pengelolaan Dana Desa Diminta Makin Tertib

MATAKOTA II Bandung – Pengelolaan dana desa di Kabupaten Bandung terus diarahkan agar lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Salah satunya melalui penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang kini terhubung dengan pemerintah pusat.

Hal itu menjadi salah satu pembahasan dalam Bimbingan Teknis Implementasi Siskeudes yang diikuti aparatur kecamatan dan desa di Gedung Moch. Toha, Selasa (30/6/2026).

Dalam kesempatan itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna menyampaikan Siskeudes telah terhubung dengan Kementerian Keuangan dan mendapat dukungan Kementerian Desa.

Menurutnya, sistem tersebut membuat pengelolaan dana desa harus semakin terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Siskeudes terhubung langsung dengan Kementerian Keuangan dan mendapat dukungan Kementerian Desa. Karena itu tidak boleh ada lagi praktik penahanan atau penyalahgunaan dana desa. Semua harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Selain penerapan Siskeudes, Pemerintah Kabupaten Bandung juga mulai menerapkan transaksi keuangan desa secara nontunai melalui Peraturan Bupati Nomor 328 Tahun 2025.

Aturan itu mengatur penyaluran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, tunjangan BPD, hingga insentif RT/RW langsung ke rekening penerima.

Dadang juga mengingatkan aparatur desa agar menjaga integritas dalam mengelola keuangan desa.

Jika mendapat tekanan untuk melakukan pelanggaran, aparatur desa diminta segera melaporkannya kepada camat atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

Kepala DPMD Kabupaten Bandung Supardian mengatakan penerapan Siskeudes di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala.

Mulai dari keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan, pencatatan kegiatan yang belum sepenuhnya sinkron dengan aplikasi, hingga kemampuan sebagian operator desa yang masih perlu ditingkatkan.

Karena itu, bimbingan teknis yang diikuti 571 aparatur kecamatan dan desa tersebut digelar untuk memperkuat pemahaman aparatur dalam mengelola keuangan desa secara lebih tertib dan akuntabel.* Uus MataKota.