Legislator Jabar Dorong Realisasi Banprov Dana Desa

MATAKOTA,  Cirebon – Anggota DPRD Jawa Barat (Jabar) Daddy Rohanady mengatakan, hingga saat ini bantuan dana desa dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar belum juga cair.

Daddy menyayangkan hal itu, karena pemerintah desa sangat membutuhkan dana tersebut. Terlebih sebagian dana desa dari pemerintah pusat sudah digunakan untuk menanggulangi pandemi COVID-19.

“Intinya, desa sangat membutuhkan pencairan bantuan dana tersebut secepatnya,” ucapnya, baru-baru ini.

Ia menyatakan, Pemprov Jabar diharapkan segera membantu desa yang kian terhimpit di tengah pandemi.

Menurutnya, bantuan keuangan dana desa dari Pemprov Jabar merupakan amanat Surat Edaran (SE) Menteri Keuangan RI Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Intinya, SE tersebut mengharuskan dilakukannya penyesuaian penggunaan (refocusing) anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). SE tersebut tertanggal 8 Februari 2021.

“Desa diharuskan mengalokasikan minimal 8 persen dari total dana desa yang diterimanya dari pemerintah pusat untuk BLT kepada masyarakat,” ujar Daddy.

Dengan demikian, kata dia, sebagian dana desa sudah digunakan. Oleh karena itu, para kepala desa meminta agar Pemprov Jabar membantu mengatasi kondisi secepatnya.

“Dengan demikian, kondisi keuangan desa dapat kembali on the track untuk merealisasikan rencana pembangunan yang telah ditetapkan,” katanya.

Daddy berujar, usulan tersebut disampaikan secara langsung oleh Kuwu Pamijahan dan beberapa kuwu lainnya di Kabupaten Cirebon.

Para Kuwu tersebut, kata Daddy, sangat berharap agar dana tersebut segera cair karena akan sangat membantu roda pemerintahan desa. Usulan tersebut juga diperkuat oleh DPRD Kabupaten Cirebon.

“Usulan tersebut dapat dipahami, karena dengan adanya kebijakan tersebut maka ada sebagian program yang terpaksa ditunda. Walhasil, target-target pembangunan desa yang telah direncanakan pun pasti tertunda,” ucap Daddy.

“Semoga usulan desa tersebut didengar dan segera direalisasikan oleh Pemprov Jabar,” harap Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jabar tersebut. (ADV)