Menteri PKP akan Tinjau Rutilahu di Kabupaten Bandung

MATAKOTA || Bandung — Pemerintah pusat melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dijadwalkan meninjau program renovasi rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kabupaten Bandung.

Salah satu lokasi yang disiapkan berada di Desa Banyusari, Kecamatan Katapang. Desa ini masuk agenda peninjauan program perbaikan rumah bagi warga berpenghasilan rendah.

Di desa tersebut terdapat tiga warga yang diusulkan menerima bantuan perbaikan rumah dari kementerian.

Mereka adalah Bu Oom, Pak Adang, dan Ibu Iis yang rumahnya masih masuk kategori tidak layak huni.

Di lokasi yang sama juga terdapat rumah milik Mak Mimih yang sebelumnya telah diperbaiki melalui program rutilahu Pemerintah Kabupaten Bandung.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung, Enjang Wahyudin, mengatakan lokasi tersebut disiapkan sebagai bagian dari agenda kunjungan kementerian.

“Kunjungan Menteri PKP direncanakan meninjau rumah calon penerima bantuan rutilahu di Desa Banyusari, Kecamatan Katapang,” kata Enjang saat coffee morning di gazebo Rumah Dinas Bupati Bandung di Soreang, Jumat (10/04/2026).

Menurut Enjang, pendataan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung terus diperbarui melalui sistem berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Pada 2021 jumlah rutilahu tercatat sekitar 37 ribu unit. Pemerintah daerah kemudian melakukan perbaikan rumah secara bertahap setiap tahun.

Perbaikan dilakukan terhadap 7.431 rumah pada 2021, kemudian 7.397 rumah pada 2022, dan 7.506 rumah pada 2023.

Bupati Bandung Dadang Supriatna dalam kesempatan yang sama meminta percepatan penanganan rutilahu agar lebih banyak warga bisa mendapatkan hunian yang layak. (Uus)