Home All News Kasus PT BDS, Peneliti LSI Minta Publik Tak Menghakimi Bupati Bandung
All News - Berita - Pemerintahan - Public - 2026-11-16

Kasus PT BDS, Peneliti LSI Minta Publik Tak Menghakimi Bupati Bandung

MATAKOTA II  Bandung – Peneliti Senior LSI Denny JA, Muhammad Khotib, mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru mengaitkan kasus korupsi PT Bandung Daya Sentosa (BDS) dengan Bupati Bandung Dadang Supriatna tanpa didukung bukti dan proses hukum.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul vonis terhadap dua direktur perusahaan dalam perkara pengadaan ayam boneless dada dan daging kerbau yang menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar Rp128,5 miliar.

Pada Kamis (12/11/2026), majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Bandung menjatuhkan hukuman 16 tahun penjara kepada Yanuar Budinorman selaku Direktur Utama PT BDS. Sementara Castam, Direktur PT Cahaya Frozen Raya, divonis 18 tahun penjara.

“Yang bersalah dan divonis hakim adalah Dirut PT BDS, bukan Bupati Bandung. Ini clear,” ujar Khotib kepada wartawan, Senin (16/11/2026).

Ia menilai, putusan terhadap kedua direktur tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk menyimpulkan keterlibatan pihak lain. Terlebih, Dadang Supriatna dalam persidangan pada 29 September 2026 hadir dengan kapasitas sebagai saksi.

Dalam keterangannya, Dadang menyampaikan bahwa operasional perusahaan dijalankan oleh jajaran direksi dan komisaris. Ia juga disebut pernah meminta transaksi terkait dihentikan dan persoalannya diperiksa lebih lanjut.

“Menjadi saksi tidak sama dengan menjadi terdakwa. Nama yang disebut dalam persidangan tidak otomatis berarti orang tersebut terbukti melakukan kejahatan,” kata Khotib.

Menurutnya, masyarakat tetap memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, melakukan unjuk rasa, dan meminta transparansi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Namun, kritik sebaiknya disampaikan berdasarkan fakta dan tidak berkembang menjadi tuduhan personal yang belum terbukti.

Khotib berharap perkembangan perkara tersebut menjadi momentum bagi Bupati Bandung untuk kembali memusatkan perhatian pada peningkatan kinerja pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Di sisi lain, masyarakat tetap memiliki hak untuk mengawasi pengelolaan BUMD dan meminta transparansi atas kebijakan yang menyangkut keuangan daerah. Pengawasan tersebut penting untuk memastikan perusahaan milik daerah dikelola secara profesional dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Bandung. (*)

Check Also

Pray for Ciwidey, Penanganan Dampak Puting Beliung Berlanjut

MATAKOTA II Bandung – Sehari setelah angin puting beliung menerjang kawasan Ciwidey dan Pa…