PSI Tagih Janji Politik Wali Kota Bandung

MATAKOTA, Bandung – Keberhasilan pembangunan dalam 3 Tahun kepemimpinan Wali Kota Bandung Oded M Danial dan Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana, 20 September 2018 – 20 September 2021, disikapi DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bandung. Hal itu dimaksudkan sebagai harapan, sekaligus masukan bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

Di samping itu, pada kesempatan yang bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Kota Bandung (HJKB) ke-211 menjadi momentum bagi PSI untuk mengingatkan wali kota akan janji-janji politiknya. Salah satunya, target pembangunan Kota Bandung menuju kematangan Smart City.

“Smart City itu bukan dilihat dari banyaknya monitor-monitor yang dipasang, tetapi bagaimana membuat kota ini nyaman dan ramah dengan memberikan kemudahan pelayanan publik kepada masyarakat. Poin pentingnya, publik semakin berharap Kota Bandung akan menjadi kota yang benar-benar cerdas,” ujar Erick Darmajaya, anggota Fraksi PSI-PKB DPRD Kota Bandung, dalam keterangannya pada awak media, di Sekretariat DPW PSI Jawa Barat, Sabtu (25/9/2021).

Dia mengatakan, harapan itu berbanding terbalik dengan penurunan target Smart City Kota Bandung yang diusulkan dalam Perubahan RPJMD.

“Kota Bandung justru menurunkan target kematangan Smart City menjadi tingkat Integrative hingga tahun 2023. Praktis tidak ada peningkatan level Smart City sejak sepeninggalan Wali Kota Ridwan Kamil,” ucapnya.

Erick menambahkan, banyak rintangan dan kritikan yang diterima wali kota dan wakil walikota selama ini. Terkait adanya kendala dan protes dari berbagai pihak, diakui sebagai dinamika dari proses pembangunan.

Seperti untuk mewujudkan Bandung Unggul, pemerintah kota menjanjikan adanya kenaikan anggaran PIPPK dari 100 juta / RW menjadi 125 juta / RW, tetapi janji politik ini tidak terealisasi hingga saat ini.

“Alih-alih mendapatkan dana tambahan, anggaran PIPPK justru terpotong hingga 50 persen dengan tujuan penanganan COVID-19,” kata Erick.

Menurutnya, pengalihan anggaran di tahun lalu dan tahun ini sebenarnya dapat diterima oleh warga Kota Bandung.

Namun, agar publik tidak berprasangka terhadap adanya realokasi anggaran selama dua tahun terakhir, maka PSI meminta transparansi pengalihan anggaran ini agar dapat dibuka kepada publik, dan berharap janji PIPPK Plus dapat dilaksanakan pada tahun mendatang.

“Hal tersebut semestinya dapat menjadi masukan bagi Pemkot Bandung. Tantangan itu adalah hal yang biasa dan kami nilai sebagai sebuah dinamika dalam bekerja. Intinya, apapun pembangunan yang kita laksanakan muaranya untuk kesejahteraan masyarakat. Yang terpenting, kita lakukan sesuai aturan,” ujar Sekretaris Komisi A DPRD Kota Bandung ini.

Pekerjaan berat, sambung Erick, memang harus dilalui. Begitupun dengan janji politik wali kota untuk menciptakan 151 youthspace menjadi janji yang direvisi dalam perubahan RPJMD.

Target 1 kelurahan 1 youthspace direvisi menjadi 1 kecamatan 1 youthspace. Penurunan target sebesar 80 persen ini, menurut Erick, sebenarnya sudah mengecewakan bagi para pemuda yang begitu menanti-nantikan kehadiran youthspace sebagai sarana berkreasi.

Terlebih, dari target baru sebanyak 30 youthspace, hingga 3 tahun masa jabatan Oded M Danial baru berhasil merealisasi 30 persen target atau sebanyak 9 youthspace.

“Kami berharap 70 persen target yang dicanangkan dapat tercapai pada akhir masa jabatan Mang Oded,” ucap Erick.

Selain itu, pemenuhan janji revitalisasi sarana olahraga sebagai usaha mewujudkan Bandung Nyaman juga menjadi sorotan PSI.

Dia berharap, hal itu tidak saja menjadi perhatian bagi pemkot tetapi juga sebagai pengingat, sebab hingga akhir tahun lalu baru dua sarana olahraga yang berhasil direvitalisasi atau setara dengan 6,7 persen dari target yang ditetapkan.

“Kami berharap dalam dua tahun mendatang, Pemkot Bandung dapat menyelesaikan semua revitalisasi sarana olahraga yang ada di 30 kecamatan,” tegasnya.

Erick berharap, Pemkot Bandung juga tidak melupakan pemeliharaan infrastruktur yang telah ada.

Menurut dia, Bandung Nyaman perlu didukung oleh infrastruktur yang baik, seperti pemeliharaan taman sebagai ruang publik, penerangan jalan umum yang cukup, hingga sistem transportasi umum yang aman, nyaman, dan ramah bagi semua kelompok pengguna.

“Pembangunan infrastruktur itu, dilakukan bukan sekedar pembangunan saja, namun lebih kepada meningkatkan kenyamanan kepada masyarakat,” jelasnya.

Erick melanjutkan, sebagai legislator, dirinya terus berkomitmen untuk mendorong peningkatan insentif untuk RT dan RW.

“Tiga tahun sudah berlalu, tetapi belum ada tanda-tanda akan adanya kenaikan insentif bagi pengurus RT dan RW,” tukasnya.

Erick mengakui, semua yang telah diraih, pada dasarnya buah dari kerja keras seluruh masyarakat Kota Bandung.

PSI mengimbau, Pemkot Bandung dapat memberikan kado terbaik berupa program-program pemulihan ekonomi bagi masyarakat.

Data terbaru dari BPS menunjukkan, tingkat pengangguran terbuka di Kota Bandung adalah sebesar 11,19 persen. Artinya, jauh lebih tinggi dari target sebesar 8,29 persen di tahun 2021.

Selain itu, dalam rangka untuk membuka tambahan lapangan kerja, program pemulihan ekonomi untuk para pelaku UMKM, menjadi suatu hal yang sangat dinantikan.

Data BPS mencatat ada lebih dari 147 ribu pelaku UMKM di Kota Bandung. Hal ini menunjukan perlunya perhatian khusus dari pemerintah untuk para pelaku usaha guna pemulihan ekonomi di Kota Bandung. (Edi Kusman)