Pembayaran Insentif Nakes Terlambat, Ini Kata Legislator DPRD Jabar

MATAKOTA, Bandung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menyatakan prihatin dengan temuan keterlambatan pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) yang jadi garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19 seperti yang terjadi di Kabupaten Garut.

“Saya prihatin di Kabupaten Garut ini menjadi persoalan yang barang kali perlu ada upaya perbaikan dari leading sector dalam hal ini mungkin Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat agar para nakes ini betul-betul mendapatkan perhatian dari sisi haknya,” ucap Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Ade Kaca di Bandung, Jumat (23/7/2021).

Dia mengatakan, berdasarkan informasi yang dihimpun, saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat baru menyalurkan insentif untuk para tenaga kesehatan sebesar 34 persen. Di Jawa Barat sendiri, kata dia, jumlah nakes penerima insentif mencapai 41.000 lebih.

“Fakta di lapangan contohnya di Kabupaten Garut, hal itu (keterlambatan pembayaran insentif) menjadi persoalan yang banyak dikeluhkan oleh para tenaga kesehatan,” ungkap Ade Kaca.

Menurutnya, dengan resiko tinggi yang diemban oleh para tenaga kesehatan, maka mempercepat pembayaran insentif nakes harus diprioritaskan di masa krisis pandemi COVID-19 seperti saat ini.

Untuk itu, dia berharap ke depan jangan sampai terulang kembali terkait penyaluran insentif bagi nakes yang mengalami keterlambatan.

“Ketika mereka sudah bekerja dengan segala pengorbanannya maka haknya harus diberikan, uangnya kan ada kenapa harus jadi lambat, maka dari itu saya mendorong kepada Dinas Kesehatan agar kejadian ini jangan terulang kembali,” tandas Ade Kaca. (ADV/DRY)