Pansus 15 DPRD Kota Bandung Targetkan Pembahasan LKPJ 2025 Rampung dalam 30 Hari

MATAKOTA || BANDUNG — Panitia Khusus (Pansus) 15 DPRD Kota Bandung mulai membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2025. Pembahasan diawali melalui rapat kerja ekspose yang digelar pada Rabu (1 April 2026).

Rapat dipimpin Wakil Ketua Pansus 15, Drs. Heri Hermawan, M.M.Pd., dan dihadiri anggota pansus secara langsung maupun virtual. Dari pihak Pemerintah Kota Bandung, hadir Sekretaris Daerah Kota Bandung, H. Iskandar Zulkarnain, S.T., M.M., beserta jajaran.
Dalam pembukaan rapat, Heri menegaskan bahwa Pansus 15 memiliki batas waktu penyelesaian pembahasan selama 30 hari, sesuai ketentuan peraturan pemerintah.
“Pembahasan LKPJ ini harus diselesaikan dalam tempo 30 hari. Rapat perdana ini masih bersifat umum sebagai ekspose awal,” ujar Heri.
Ia menambahkan, pembahasan LKPJ tidak sekadar bersifat administratif, melainkan menjadi bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD terhadap penggunaan anggaran, capaian program, serta kesesuaian perencanaan pembangunan.
“Ke depan, kami akan melakukan pendalaman bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Sekda Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, menyatakan kesiapan pihaknya untuk bersikap terbuka terhadap seluruh proses pembahasan.
“Kami siap memberikan keterangan secara lengkap dan terbuka, termasuk terhadap rekomendasi dari Pansus,” ujarnya.
Jangan Terjebak Angka
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kota Bandung melalui Asisten Daerah I memaparkan capaian kinerja selama tahun pertama kepemimpinan Wali Kota Bandung.
Namun, sejumlah anggota Pansus 15 memberikan catatan kritis terhadap paparan tersebut.
Anggota Pansus 15, Susanto Triyogo Adiputro, menyebut pembahasan LKPJ harus menjadi momentum evaluasi arah pembangunan Kota Bandung secara menyeluruh.
Ia menyoroti sejumlah aspek, mulai dari pengelolaan anggaran, komposisi belanja, hingga perlunya upaya lebih kuat dalam mendorong dukungan pemerintah pusat, khususnya terkait Proyek Strategis Nasional.
Sementara itu, Eko Kurnianto mengingatkan agar pembahasan tidak hanya terpaku pada capaian angka indeks.
“Kita jangan terbuai dengan angka-angka yang terlihat baik. Perlu dilihat kondisi riil di lapangan,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar data yang digunakan dapat diverifikasi, termasuk dengan menghadirkan lembaga penyedia data seperti Badan Pusat Statistik (BPS).
Hal serupa disampaikan anggota Pansus 15, Maya Himawati, yang mempertanyakan indikator dalam penghitungan pendapatan per kapita warga.
“Di lapangan, masih banyak masyarakat dengan pendapatan rendah. Ini perlu dikaji kembali indikatornya,” katanya.
Soroti Perencanaan hingga Dampak Program
Anggota lainnya, Aan Andi Purnama, menekankan pentingnya sinkronisasi antara dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, hingga LKPJ.
“OPD tidak cukup hanya melaporkan realisasi anggaran. Harus jelas perbedaan antara output dan outcome,” ujarnya.
Sementara itu, Andri Rusmana menilai perlu adanya perbaikan serius dalam aspek perencanaan dan eksekusi program.
“Jangan sampai capaian terlihat baik di atas kertas, tetapi tidak berdampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia bahkan memperkirakan jumlah rekomendasi DPRD pada LKPJ tahun ini bisa meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Anggota Pansus 15 lainnya, AA Abdul Rozak, menyoroti belum optimalnya tindak lanjut sejumlah peraturan daerah, khususnya terkait aturan turunan seperti peraturan wali kota.
Sedangkan Erick Darmadjaya mengangkat persoalan belum jelasnya regulasi teknis di lapangan, yang dinilai menghambat pengambilan keputusan oleh aparat kewilayahan.
Menutup rapat, Heri Hermawan mengapresiasi berbagai masukan dari anggota pansus dan memastikan pembahasan akan dilanjutkan secara lebih mendalam dengan melibatkan OPD terkait.
“Masukan dari anggota akan menjadi bahan penting untuk pendalaman pada rapat-rapat berikutnya,” ujarnya.