Home All News Muscab Demokrat Bandung Berakhir Gugatan ke AHY
All News - Nasional - 2 weeks ago

Muscab Demokrat Bandung Berakhir Gugatan ke AHY

MATAKOTA, Bandung –16 Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Partai Demokrat Kota Bandung bersama-sama mengajukan gugatan kepada DPP lewat kuasa hukumnya M. Rinal Kusumah di Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1 A Khusus Bandung dengan tuduhan pelaksanaan dan hasil musyawarah cabang (Muscab) serentak tahap II Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Bandung adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

“Saya selaku kuasa hukum 16 DPAC Demokrat Kota Bandung sudah mendaftarkan gugatan,” kata Rinal, usai mendaftarkan gugatan, kepada wartawan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung, Kamis (4/8/2022).

Rinal menjelaskan, yang menjadi dasar gugatan tersebut yakni adanya surat intruksi No. 05/INT/DPP.PD/II/2022 tanggal 19 Februari 2022 perihal : Intruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat seluruh Indonesia Jo. Surat Intruksi dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Barat No : 050/INT/DPD.PD/JB/VI/2022 tanggal 4 Juni 2022 perihal: tentang Instruksi Pelaksanaan Muscab serentak tahap II se-Jawa Barat, dengan alasan Muscab serentak tahap II Partai Demokrat dan semua wilayah/daerah Partai Demokrat diharuskan mengadakan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang. Tentunya sebagai kader, 16 DPAC berhak menggunakan hak konstitusionalnya.

“Saya tekankan ini untuk ke depan agar lebih baik, semata mata wujud cinta kepada partai. Sebab, nyatanya didalam AD/ART tidak mengenal mengenai nomainklatur Muscab serentak,” jelasnya

“Dalam konteks ini bukan menyerang. Tapi semata-semata menegakan keadilan,” imbuhnya.

Kemudian lanjutnya, gugatan tersebut ditujukan kepada Ketua Umum Demokrat Agus Harimukti Yudhoyono, Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsa, Tim Lima dan turut tergugat calon Ketua DPC Demokrat Kota Bandung Aan Andi Purnama dan Entang Suryaman, dengan tuntutan, agar keputusan yang memenangkan Aan Andi Purnama sebagai ketua DPC Partai Demokrat Kota Bandung terpilih dibatalkan karena tidak sah dan batal demi hukum.

Perlu diketahui, sebenarnya kalau mengacu pada surat keputusan DPP yang ditandatangani Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, saat ini kepengurusan DPC Partai Demokrat Kota Bandung, masih berlaku hingga tahun 2023. Namun anehnya, Muscab serentak DPC demokrat se-Jawa Barat, yang didalamnya termasuk Muscab ke-3 DPC Demokrat Kota Bandung, justru diselenggarakan oleh DPD Demokrat Jawa Barat, lebih cepat.

“Belasan DPAC Demokrat Kota Bandung mengaku merasa dikangkangi dan dikhianati dengan diadakannya penyelenggaran Muscab serentak DPC Partai Demokrat tersebut,” sebut Rinal.

Menurutnya, DPP Demokrat terlihat jelas dan gamblang menggunakan cara-cara dan langkah-langkah yang mencederai Organisasi.

“Banyak sekali yang dilanggar, diantaranya seperti kegiatan penyelenggaran Muscab yang semestinya harus berlangsung tahun 2023 sesuai dengan kententuan AD/ART, tetapi justru dengan sengaja dipercepat dan dilaksanakan pada tahun 2022,” pungkas Rinal. (EDI)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also

Ema Sumarna Kukuhkan Paskibraka Kota Bandung

MATAKOTA, Bandung – Sebanyak 99 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka)…