Home All News Protes Hasil Muscab, Pengurus DPAC Geruduk Kantor DPD Demokrat Jabar
All News - Nasional - 4 weeks ago

Protes Hasil Muscab, Pengurus DPAC Geruduk Kantor DPD Demokrat Jabar

MATAKOTA, Bandung –  Sejumlah Ketua DPAC Partai Demokrat  Kota Bandung dan Kabupaten Bandung menggeruduk kantor DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat, di Jalan Braga Kota Bandung.

Aksi ini sebagai protes atas putusan DPP Demokrat yang memenangkan para calon ketua DPC Partai Demokrat, dalam Musyawarah Cabang (Muscab) serentak pada pertengahan Juni lalu.

Mereka juga menggugat putusan penentuan ketua DPC terpilih yang hanya melalui telpon dan rata-rata yang memenangi muscab hanya didukung oleh minoritas suara DPAC. Putusan tersebut tanpa mekanisme dan aturan  yang berlaku.

“Aksi tersebut merupakan bentuk protes secara resmi terhadap keputusan DPP Demokrat yang mengeluarkan putusan hasil muscab serentak untuk sejumlah DPC Partai Demokrat di seluruh Jawa Barat secara sepihak. Pengumuman pemenang muscab ini tanpa pemberitahuan apapun kepada pengurus DPC mengenai kriteria dan parameter dalam menentukan ketua DPC terpilih,” kata Ketua BPOKK DPC Partai Demokrat Kota Bandung Mas Grindo, usai diterima Sekretaris DPD Partai Demokrat Jawa Barat Handarujati Kalamullah, Senin (18/7/2022).

Grindo menilai, pemberitahuan putusan pemenang Muscab serentak untuk Kota Bandung, menimbulkan kekecewaan di jajaran 18 DPAC pendukung calon ketua DPC Entang Suryaman. Dalam pandangan dirinya dan 17 ketua DPAC yang menggeruduk kantor DPD Demokrat Jawa Barat, tidak dilakukan sesuai mekanisme atau bertentangan dengan pergantian pengurus sebagaimana diatur oleh undang-undang partai politik.

Grindo menyebutkan, DPP Demokrat adalah yang paling bertanggung jawab terhadap putusan pemenangan sejumlah calon ketua DPC Partai Demokrat di Jabar, karena DPP yang mengontak para ketua DPC terpilih lewat telepon seakan-akan apa yang disampaikannya adalah kebenaran yang nyata.

“Selain itu perlu juga kami sampaikan kepada DPP, bahwa tim penilai muscab serentak telah menjalankan roda organisasi kepartaian dengan cara-cara yang zalim dan otoriter,” sambungnya.

Pihaknya juga merasa dikhianati dan diperlakukan secara tidak adil oleh Partai Demokrat. “Kami merasa dikhianati dan diperlakukan secara tidak adil oleh Partai Demokrat, karena setelah semua jerih payah kami mengurusi partai sampai ke semua tingkat DPAC hingga ke pengurus anak ranting tidak dihargai. Kami disingkirkan secara sepihak tanpa kami tahu apa kesalahan yang telah kami perbuat sehingga kami harus diperlakukan seperti saat ini,” kata Grindo.

Terkait pertemuan yang berlangsung lebih dari dua jam, Grindo mengatakan, tidak ada titik temu atau mengalami jalan buntu. Hal itu lantaran DPD tidak bisa mengambil keputusan atas apa yang telah ditetapkan oleh Tim Lima.

Pada kesempatan sama, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bandung periode 2018-2023 Entang Suryaman menegaskan, bila hal ini tidak ditindaklanjuti oleh Tim Lima bahkan DPP, pihaknya akan mengambil jalur hukum. Bahkan, dirinya mengungkap, sudah ada 10 DPC Partai Demokrat di Jawa Barat yang mengalami kasus serupa, bakal melakukan gugatan.

“Tak hanya hasil Muscab, tapi kami akan menggugat SK (surat keputusan) pengangkatan ketua DPC Partai Demokrat Kota Bandung. Karena dalam SK tersebut, masa jabatan ketua DPC hingga 2023,” ungkap Entang.

“Bahwa pasal 23 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART,” tegasnya.

Merujuk kepada AD/ART serta aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Partai Demokrat, kata Entang, pergantian kepengurusan partai pada semua tingkatan haruslah dilakukan dengan jalan yang sudah ditentukan dalam AD/ART partai.

Untuk pergantian kepengurusan DPC haruslah dilakukan Musyawarah Cabang yang pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam AD/ART partai.

“Pergantian kami selaku pengurus DPC Partai Demokrat Kota Bandung tidak dilakukan dengan cara-cara yang sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan AD/ART Partai Demokrat sehingga harus dinyatakan cacat prosedur dan batal demi hukum,” sebut  Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Bandung ini.

Persoalan di Kota Bandung terjadi pula di Kabupaten Bandung. Hal ini diutarakan oleh Ketua DPAC Partai Demokrat Baleendah Rudiana, yang ikut dalam aksi pada hari ini untuk memprotes hasil Muscab yang dilakukan secara serentak tersebut.

“Kami melihat ada kejanggalan dalam penentuan ketua DPC terpilih. Pasalnya, kandidat yang suara dukungannya paling sedikit menang. Apa parameternya? Tolok ukurnya apa? Apakah hanya dari fit & proper test? Tidak pernah dijelaskan hingga saat ini,” tutur Rudiana.

Rudiana menyatakan, bila keputusan ini tidak ditinjau ulang dan dianulir, 17 DPAC Partai Demokrat Kabupaten Bandung yang mendukung calon ketua dengan suara terbanyak akan mundur.

“Bila ini keputusan ini tetap dilakukan, kami dari 17 DPAC di Kabupaten Bandung akan mengundurkan diri dari Partai Demokrat,” tegasnya.

Sebelumnya dalam aksi tersebut, Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Gedebage RB. Eko Susetyo mengungkapkan sejumlah Ketua DPAC Partai Demokràt di Kota Bandung meminta kepada DPP untuk segera mengevaluasi hasil keputusan muscab secara menyeluruh.

“Juga meminta untuk mengevaluasi pemutus hasil Muscab serentak karena dianggap telah gagal dalam menjalankan roda-roda organisasi dan merusak Partai Demokrat,” pungkas Eko. (EDI)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also

Ema Sumarna Kukuhkan Paskibraka Kota Bandung

MATAKOTA, Bandung – Sebanyak 99 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka)…