IMG 20210902 104518
Home All News Monev Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Jabar Tunjuk 9 Anggota Penilai
All News - Nasional - 3 weeks ago

Monev Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Jabar Tunjuk 9 Anggota Penilai

MATAKOTA, Bandung – Ketua Komisi Informasi (KI) Jawa Barat Ijang Faisal mengatakan, dalam September hingga Desember 2021 ini, saatnya warga Jawa Barat melakukan evaluasi implementasi keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh badan publik yang ada di Jawa Barat.

Kata dia, evaluasi implementasi keterbukaan informasi publik itu mencakup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, 27 Pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Barat, institusi vertikal yang ada di Jawa Barat, BUMD, Partai Politik, dan organisasi non-pemerintah lainnya.

“Pahit atau manis, warga dapat menyampaikan berbagai hal pengalaman, terkait pelayanan pencarian atau permohonan informasi publik yang dikuasai oleh badan publik tersebut kepada Komisi Informasi Daerah Jawa Barat,” ujarnya, dalam keterangan pers, Kamis (02/09/2021).

Ijang mengatakan, bahwa empat bulan ini merupakan masa monitoring dan evaluasi implementasi keterbukaan informasi publik kepada 118 badan publik yang ada di Jawa Barat.

“Hasil monev tersebut akan menentukan peringkat badan publik dalam implementasikan keterbukaan informasi, apakah sudah baik sehingga dikategori badan publik menjadi informatif atau sebaliknya,” kata Ijang.

Dijelaskan, Komisi Informasi Jawa Barat sudah menunjuk sembilan anggota Tim Penilai Independen yang diketuai Dr. Deddy Djamaludin Malik, M.Si. dengan Wakil Ketua merangkap anggota Dr. Antar Venus, M.A. Comm, dan anggota masing-masing Dr. Anne Friday Safaria, Dr. Diah Fatma Sjoraida, M.Si, Dadan Saputra, M.Si, Agus Salide, SH, MH, Budi Yoga Permana, Neni Nur Hayati, dan Faiz Rahman.

“Mereka ditugaskan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik pada badan publik yang ada di Jawa Barat,” terang Ijang.

Salah satu indikator yang menjadi pertimbangan penilaian, sambung Ijang, adalah masukan dari masyarakat.

“Selain fakta-fakta di lapangan hasil check and recheck oleh tim independen, baik melalui evaluasi quesioner, realitas pada sarana publikasi badan publik, maupun kebijakan dan program lainnya yang terkait dengan implementasi keterbukaan informasi publik,” ucap dia.

Ijang berharap, seluruh masyarakat Jawa Barat ikut berpartisipasi dalam monitoring dan evaluasi implementasi keterbukaan informasi publik pada badan publik yang ada di Jawa Barat.

“Hal itu menjadi penting karena masyarakatlah yang merasakan secara langsung baik atau buruknya kualitas keterbukaan informasi publik” katanya.

“Kami berharap masyarakat Jawa Barat dapat ikut serta aktif memberikan masukan kepada tim penilai independen agar badan publik yang mendapat peringkat terbaik betul-betul menunjukkan kualitas layanan keterbukaan informasi terbaik pula di mata masyarakat,” ucapnya, didampingi Komisioner Komisi Informasi Jawa Barat, Yudaningsih.

Sebagai informasi, masukan hasil evaluasi masyarakat terhadap badan publik dapat dikirim melalui surat eletronik ke email: kipjabar@jabarprov.go.id atau surat langsung ke Sekretariat Komisi Informasi Jawa Barat Jalan Turangga No. 25 Bandung Tlp. 022.75311656 dengan disertai bukti-bukti yang cukup.

“Insya Allah Komisi Informasi akan menetapkan identitas warga yang memberikan masukan akan menjadi informasi yang dikecualikan atau dirahasiakan sepanjang  atas permintaan warga tersebut,” tutup Ijang. (DRY)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

KPK Eksekusi Tomtom dan Kadar Slamet ke LP Sukamiskin

MATAKOTA, Jakarta – Perkara telah berkekuatan hukum tetap, Komisi Pemberantasan Koru…