Komandan Densus 99 Banser Mention Ridwan Kamil, Bansos Jabar Perlu Diselidiki KPK

Bandung, matakota.com — Akun Twitter milik Ketua Bidang Kajian Strategis Pengurus Pusat GP Ansor Mohammad Nuruzzaman, @noeruzzaman, Minggu (6/12/2020) mengunggah tautan berita seputar dugaan kasus korupsi pada Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 Pemprov Jawa Barat. Menariknya, Komandan Densus 99 GP Ansor tersebut memention akun Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Seperti di Kemensos, Bansos Covid-19 Jabar Perlu Diselidiki KPK cc @ridwankamil

https://t.co/f1sgBJmMLd

Hingga berita ini diturunkan (7/12/2020), cuitan akun @noeruzzaman sudah dibagikan (Retweet) sebanyak 27 kali dan mendapat 114 like (disukai).

Netizen pemilik akun @Abymanyuu membalas postingan tersebut. “Rupanya banyak orang panen di tengah musibah” tulisnya.

“#BansosTelurBusukJabarUsut yah bib” tulis akun @yayat_MATAN.

Sebelumnya, Komandan Satuan Koordinasi Wilayah (Kasatkorwil) Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Jawa Barat Yudi Nurcahyadi mengungkapkan, terbongkarnya kasus dugaan korupsi bansos di Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi bukti bahwa skema pemberian bansos rawan disalahgunakan.

Menurutnya, potensi penyelewengan bansos Covid-19 cukup terbuka dilakukan oleh pemangku kebijakan anggaran. Pasalnya, dalam kondisi bencana dan darurat, proses pengadaan barang dilakukan dengan penunjukan langsung agar cepat bisa disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Demikian pula dalam proses penganggaran, pemerintah memiliki kewenangan besar tanpa pengawasan ketat. Termasuk oleh lembaga legislatif, yang memiliki kewenangan dalam hal pengawasan.

“Titik rawan korupsinya ada dalam pengadaan barang sembako. Ada potensi kolusi yang melibatkan orang dekat pejabat, mark up harga, konflik kepentingan, feedback dan kecurangan,” kata Yudi, dalam rilis yang diterima, Minggu (6/12/2020).

Diungkap Yudi, berkaca dari kasus korupsi di Kemensos, praktik serupa bukan tidak mungkin terjadi pada institusi lainnya. Termasuk dalam hal pengelolaan bansos Covid-19 yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Karena itu, kami meminta aparat penegak hukum, baik KPK maupun kepolisian, untuk menyelidiki bansos Covid-19 Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang anggarannya lebih dari Rp 4 triliun,” ujarnya.

Dibeberkan, pengelolaan bansos Covid-19 oleh Pemprov Jawa Barat sangat semrawut. Dari mulai penganggaran yang tidak transparan, pendataan yang amburadul, miskordinasi lintas sektoral dan distribusi penerima manfaat yang tidak tepat sasaran.

Kata Yudi, kualitas barang yang buruk seperti kasus telor busuk yang dibuang, menjadi indikator penting bahwa bansos Covid-19 di Jabar perlu dilakukan penyelidikan.

“Sejak awal, Banser Jabar meminta agar skema bansos Covid-19 ini dilakukan secara tunai, karena itu jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan skema natura atau sembako,” pungkasnya. (DRY)