Haru Suandharu: PPKM Darurat Jangan Bebani Rakyat
MATAKOTA, Bandung – Pemerintah pusat tengah menerapkan kebijakan PPKM Darurat yang berlaku pada 3-20 Juli 2021. Kebijakan yang diambil Presiden Joko Widodo ini, dianggap sebagai langkah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia.
Pemberlakuan kebijakan itu pun mendapat tanggapan langsung dari Ketua DPW PKS Jawa Barat, Haru Suandharu.
Kata dia, apabila kebijakan pemerintah pusat tidak tegas dan bertanggungjawab dalam melaksanakan UU Karantina dengan konsekuen, maka khawatir pandemi belum akan selesai dalam waktu dekat di Indonesia.
“Sepanjang pemerintah pusat tidak tegas mengambil alih masalah dan selalu melemparkan kepada daerah dan masyarakat, maka sepanjang itu pula penanggulangan COVID-19 di Indonesia sulit diharapkan kemajuannya,” ujarnya, Minggu (4/7/2021).
Dijelaskan Haru, pendapatnya itu didasari kenyataan bahwa RT dan RW dibebani tanggung jawab besar untuk melaksanakan PPKM Mikro Darurat.
“Sedangkan RT dan RW tidak memiliki SDM, Sumber Daya dan pemahaman yang cukup untuk memutuskan dilakukan karantina atau tidak,” ucapnya.
“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak bisa begitu saja, menyerahkan kebijakan penanggulangan COVID-19 ini kepada lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan atau desa. Daerah sekarang sedang kesulitan tempat tidur di RS, kekurangan tenaga medis, kekurangan tabung oksigen, itu jelas diluar kemampuan RT dan RW, bahkan diluar kewenangan dan kemampuan pemerintahan daerah,” tambahnya.
Haru menyarankan agar kebijakan penanggulangan COVID-19 bersifat top down (dari pusat ke daerah) tidak bisa bottom up (dari daerah ke pusat).
“Daerah kesulitan jika harus mengajukan permohonan ini dan itu kepada fasilitas pemerintah pusat untuk dijadikan tempat isolasi. Justru harusnya menjadi inisiatif pemerintah pusat untuk memberikan fasilitasnya untuk isolasi mandiri dan pemberian vaksinasi kepada daerah,” tuturnya.
“COVID-19 ini bahan bakarnya manusia, selama manusianya berkumpul maka COVID-19 akan selalu mendapatkan bahan bakar berlimpah,” imbuhnya. (ADV)
Pemkot Bandung Siap Wujudkan 500 RW Jadi Kawasan KBS
MATAKOTA || Bandung — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung manargetkan menghadirkan 500 …