wakil achmad pendidikan 7 april 2022
Home All News DRPD Kota Bandung Singgung Timpangnya Pemerataan Pendidikan
All News - Parlemen - 2022-04-10

DRPD Kota Bandung Singgung Timpangnya Pemerataan Pendidikan

MATAKOTA, Bandung – Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Achmad Nugraha, menyinggung permasalahan kualitas dan pemerataan pendidikan di Kota Bandung. Ia bilang, masih banyak masyarakat di Kota Bandung yang hilang kesempatan untuk mengenyam pendidikan.

Achmad menyampaikan hal itu saat menjadi narasumber dalam diskusi Generalisasi Sekolah “Serupa Tapi Tak Sama,” bersama Ikatan Mahasiswa Angkatan Muda Siliwangi (AMS), di Aula AMS, Bandung, Kamis, (7/4/2022).

“Pertama, masih banyak anak-anak yang tidak bersekolah dikarenakan oleh SDM atau orang tua. Kedua, karena proses anak yang tidak terurus atau terlantar, ketiga karena harus mengais rezeki,” ucap dia.

Menurut Achmad, tidak seharusnya anak merasakan persoalan atau masalah dalam menjalankan pendidikan.

Terkait itu, dia berharap mahasiswa selaku generasi penerus bangsa, dapat menuntun dan mengatasi permasalahan yang mungkin pada saat ini belum teratasi.

“Diharapkan mahasiswa dapat memperbaiki dan mengkaji kembali untuk kebaikan dan kualitas generasi masa depan.” kata Achmad

Menurut Kabid PPSD Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung Bambang Aryanto, pandemi yang dialami oleh bangsa ini berdampak pada keberlangsungan pendidikan. Hal itu, kata dia, mengakibatkan terjadinya ketertinggalan khususnya di Kota Bandung.

Disdik Kota Bandung, lanjut Bambang, menjadikan ini sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan meminta dukungan dari masyarakat dan juga DPRD Kota Bandung.

“Ada beberapa tantangan Disdik Kota Bandung yang saat ini sedang dialami, antara lain seperti hak guru honorer, biaya operasional pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu, hingga infrastruktur,” ujarnya.

Bambang pun mengaku telah mendapat dukungan dari DPRD Kota Bandung agar terciptanya semangat belajar siswa yang terus berkembang.

Sementara itu, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof. Cecep Darmawan, berpendapat PPDB seharusnya diurus oleh pemerintah daerah.

“Bukan oleh pemerintah pusat, agar PPDB bersifat transparansi dan bernuansa keadilan,” tuturnya. ****

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also

Tingkatkan Literasi Warga, Wali Kota Bandung Apresiasi Konsep Store Clavis Indonesia

MATAKOTA, Bandung – Wali Kota Bandung, Yana Mulyana meminta seluruh elemen masyaraka…