DPRD Ngotot Pangkas APBD, Belanja Pemkot Bandung Tak Memihak Rakyat

MATAKOTA, Bandung – Tanggung jawab yang dihadapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung semakin berat. Untuk itu, fungsi legislatif harus diperkuat. Salah satunya adalah dengan meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran agar belanja yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung semakin baik.

Demikian rangkuman sikap Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bandung dalam rapat pembahasan RAPBD Tahun Anggaran (TA) 2022. Rapat tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Ema Sumarna, Selasa (9/11/2021).

Anggota Banggar dari Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) Uung Tanuwidjaja mengatakan, pihaknya meminta APBD Kota Bandung TA 2022 realistis dan terukur.

Di samping itu, Uung juga ingin kenaikan anggaran itu dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan RAPBD 2022, sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurutnya, usulan kenaikan anggaran sudah dikemukakan sejak awal rapat pembahasan anggaran. Namun, kata Uung, Pemkot Bandung belum menindaklanjuti keinginan para anggota dewan untuk menetapkan anggaran pada urusan yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat secara umum.

Uung menegaskan, kenaikan anggaran pendapatan yang realistis dan terukur dinilai sangat diperlukan, karena Kota Bandung mempunyai banyak persoalan yang harus segera diselesaikan.

“Termasuk dalam menghadapi pemulihan ekonomi yang masih masih menghantui masyarakat akibat pandemi COVID-19,” kata Uung, di Gedung DPRD Kota Bandung, Rabu (10/11/2021).

Ditambahkan, dengan adanya kepastian kenaikan anggaran pendapatan, DPRD sebagai lembaga legislatif bisa lebih fokus mengawasi kerja Pemerintah Kota Bandung dalam merealisasikan anggaran belanja daerah.

Sementara itu, Anggota Banggar dari Fraksi Partai Demokrat Riana secara khusus menyoroti kinerja Pemkot Bandung terkait pendapatan daerah yang cenderung terus menurun.

Riana mengatakan, dalam kurun tiga tahun terakhir, neraca keuangan daerah yang disahkan oleh legislatif dalam APBD, tidak sesuai target yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Berdasarkan data yang diterima pihaknya, kata Riana, hingga pembahasan kemarin tercatat RAPBD Kota Bandung TA 2022 mengalami defisit hampir Rp 500 miliar lebih.

Menurutnya, dalam usulan di RAPBD, masih didapati belanja urusan yang tidak prioritas tapi ngotot dipertahankan.

“Sedangkan pemangkasan belanja di SKPD-SKPD terkait di luar DPPKB dan Dinas Tenaga Kerja, belum bisa dijabarkan TAPD Kota Bandung secara transparan,” ujar Riana.

Dia mengatakan, meski secara kinerja sudah menunjukan niat baik dan patut diapresiasi, namun Banggar DPRD Kota Bandung tetap meminta adanya pemangkasan anggaran belanja secara rinci. Bahkan, menurut Riana, pemangkasan belanja daerah ini bersifat wajib untuk memenuhi keseimbangan neraca keuangan daerah.

“Kalau pendapatan masih berbasis belanja, ya seperti dikatakan Pak Ema, hanya mampu merasionalisasi APBD sebesar Rp 146 miliar. Padahal kalau serius, pemangkasan anggaran belanja dapat mencapai Rp 700 miliar,” kata Riana.

“Bagaimana kami bisa lakukan pengawasan secara ketat, dan bagaimana kita buat keberpihakan pada masyarakat sesuai perundang-undangan yang berlaku kalau sikap TAPD hanya pasang badan untuk belanja pada urusan yang tidak wajib,” ujarnya, menambahkan.

Sementara itu, Anggota Banggar DPRD Kota Bandung dari Fraksi PSI-PKB, Erick Darmajaya, tidak mau berkomentar banyak mengenai belanja daerah yang berkaitan dengan nota komisi masuk dalam belanja daerah pada RAPBD 2022.

Menurutnya, anggaran lembaga legislatif sudah ada secara terpisah di anggaran belanja sekretariat DPRD.

“Saya tidak mau komen kalau hanya nota komisi yang sumbernya dari aspirasi rapat komisi,” tutur Erick ketika dihubungi, Selasa malam (9/11/2022). (EDI).