bkd
Home All News DPRD Jabar Soroti Aplikasi Kinerja ASN
All News - Parlemen - 4 weeks ago

DPRD Jabar Soroti Aplikasi Kinerja ASN

MATAKOTA, Bandung – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Bedi Budiman mengatakan, Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu kunci untuk penyelenggaraan roda pemerintahan yang baik.

“ASN itu kuncinya dalam penyelenggaraan pemerintahan, majunya negara sebenarnya ada ditangan para ASN,” ujarnya, di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat, Jalan Ternate 2 Kota Bandung, Kamis (23/9/2021).

Menurut Bedi, ASN merupakan instrumen yang berperan penting dalam kemajuan negara. Pasalnya, penyelenggaraan pemerintahan bertumpu pada kinerja para ASN.

Terkait itu, kunjungan kerja Komisi I DPRD Jabar ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat adalah untuk mendapatkan masukan dan informasi sistem kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

Bedi menyebutkan, persebaran ASN di Jabar harus merata sesuai dengan kemampuan yang dimiliki setiap individu dan kebutuhan di setiap daerah. Terlebih, dengan adanya aplikasi Tunjangan Remunerasi Kinerja (TRK) dan Kinerja Mobile (K-Mob) yang diterapkan di lingkungan Pemprov Jabar.

Dia menambahkan, aplikasi tersebut mewakili bahwa kinerja semua ASN harus terintegrasi antar daerah kabupaten kota, provinsi hingga ke pusat. Sehingga, dalam mewujudkan ASN juara lahir batin dapat terealisasikan dengan baik.

“Sehingga, dengan adanya sistem berbasis aplikasi itu semata-mata untuk meningkatkan kinerja para ASN di Jawa Barat,” ucapnya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Sidkon Djampi menyoroti soal mutasi ASN berdasarkan usulan atau pengajuan diri.

Menurutnya, mekanisme yang dilakukan kebanyakan sudah terintegrasi dengan sistem yang ada di BKD, tetapi demikian apakah memungkinkan jika diantara puluhan ribu ASN mengajukan penempatan dari aspirasi.

“Bahwa ASN yang ada di Jawa Barat idealnya mengikuti sistem yang sudah ada, tetapi apakah ada mekanisme lain selain penempatan dari BKD. Misalnya pengajuan diri atau ikut domisili suami dari ASN tersebut,” tanya dia.

Sementara itu Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Syahrir mempertanyakan aplikasi TRK dan K-Mob khususnya bagi kalangan ASN di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat (Setwan).

Syahrir melihat jika ASN di Setwan kerapkali terkendala kealpaan dalam mengisi aplikasi tersebut lantaran berbenturan dengan tupoksi sebagai pelayanan kedewanan.

Menurutnya, yang menjadi masalah adalah ketika sistem tidak menerima isian aplikasi dari ASN tersebut lantaran keterlambatan pengisian aplikasi dan dikategorikan kelalaian.

“Kebanyakan ASN di Setwan umumnya berfokus pada pelayanan kegiatan dewan, sementara mereka (ASN) juga harus memenuhi TRK dan K-Mob, ini menjadi kendala ketika tidak sesuai dengan sistem dari aplikasi tersebut, padahal mereka juga sudah melaksanakan kinerja sesuai dengan kriteria dari sistem,” ucapnya.

Kepala BKD Provinsi Jawa Barat Yerry Yanuar menjelaskan, terkait dengan mutasi ASN di lingkungan Pemprov Jabar, harus melalui seleksi terlebih dahulu sesuai dengan kriteria dan persyaratan dan diputuskan oleh kepala daerah. Di sisi lain, soal keterlambatan pengisian aplikasi masih ada tenggang waktu.

“Artinya, semua aplikasi (TRK dan K-Mob) sudah disesuaikan dengan kebutuhan untuk meningkatkan kinerja para ASN di lingkungan Pemprov Jabar,” tegas Yerry. (ADV)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

DPRD Jabar Dorong Kenaikan Harga Satuan Pembangunan Rutilahu

MATAKOTA, Bandung – Komisi IV DPRD Jawa Barat (Jabar) berkeinginan meningkatkan harg…