Banjir dan Sampah Masih Jadi PR, Pemkab Bandung Percepat Kolam Retensi

MATAKOTA II Bandung — Persoalan banjir dan sampah masih menjadi pekerjaan rumah di Kabupaten Bandung. Pemkab Bandung kini mulai mempercepat pembangunan kolam retensi, penataan sungai, hingga pengaktifan kembali TPS3R di sejumlah wilayah.

Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Khusus Penanganan Banjir, Antisipasi Kemarau Panjang, serta Penanganan Sampah dan Limbah di Gedung Mohammad Toha, Soreang, Selasa (9/6/2026).

Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan sekitar 90 persen wilayah terdampak banjir di Bandung Raya berada di Kabupaten Bandung. Sejumlah kawasan seperti Dayeuhkolot, Baleendah, Bojongsoang, Banjaran, Margahayu hingga Rancaekek masih menjadi titik rawan banjir akibat luapan sungai dan minimnya kolam retensi.

“Sepuluh kejadian banjir yang viral di media sosial sebagian tidak sesuai fakta dan belum melalui pemetaan yang benar,” kata Dadang.

Menurutnya, persoalan banjir tidak mungkin selesai jika hanya mengandalkan pemerintah. Karena itu, Pemkab Bandung mulai memperkuat kolaborasi pentaheliks dengan melibatkan masyarakat, pemerintah desa, dunia usaha, akademisi hingga media.

Pemkab Bandung mendapat dukungan pembangunan 30 titik kolam retensi dari pemerintah pusat. Dari jumlah tersebut, 11 kolam retensi telah selesai dibangun. Salah satu kawasan yang diprioritaskan berada di Tegalluar dengan lahan sekitar 130 hektare.

Selain pembangunan kolam retensi, penataan sempadan Sungai Cikapundung dan Sungai Citarum juga terus dilakukan bersama BBWS Citarum melalui normalisasi sungai dan penertiban bangunan yang menghambat aliran air.

Di sisi lain, persoalan sampah juga dinilai masih menjadi tantangan besar. Saat ini volume sampah di Kabupaten Bandung mencapai sekitar 1.800 ton per hari, sementara yang tertangani baru sekitar 200 ton per hari.

“Ini menjadi fokus utama karena banjir juga banyak dipicu oleh sampah,” ujarnya.

Untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah, Pemkab Bandung berencana membangun 14 TPS3R baru. Camat juga diminta mendata dan mengaktifkan kembali TPS3R yang tidak lagi berjalan optimal.

Selain itu, seluruh ASN di lingkungan Pemkab Bandung kini diwajibkan membawa tumbler sebagai upaya mengurangi sampah plastik sekali pakai. PDAM Tirta Raharja diminta mendukung penyediaan fasilitas air minum isi ulang di lingkungan pemerintahan.

“Saya instruksikan para camat aktif menangani banjir dan sampah. Jangan lempar tanggung jawab. TPS3R harus berjalan dan bank sampah harus optimal,” tegas Dadang.

Ketua DPRD Kabupaten Bandung Renie Rahayu Fauzi mendukung percepatan penanganan sampah melalui penguatan regulasi di tingkat daerah.

“Saya berharap bupati segera membuat Perbup dan Perda tentang pengelolaan sampah, termasuk pengaturan sanksinya,” kata Renie.

Pemkab Bandung juga mulai mengantisipasi potensi kemarau panjang sesuai prakiraan BMKG. PDAM diminta menyiapkan cadangan air bersih, sementara pemetaan wilayah rawan kekeringan dan perbaikan jaringan irigasi diprioritaskan lebih awal.

Seluruh kecamatan diminta lebih aktif menangani persoalan lingkungan karena kondisi sungai di sejumlah wilayah dinilai semakin penuh dan rawan meluap saat hujan turun.* Uus MataKota.