Pilkades Digital Kabupaten Bandung Dimulai 2027, 199 Desa Masuk Gelombang Pertama

MATAKOTA II Bandung – Pemerintah Kabupaten Bandung mulai menyiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak menggunakan sistem digital atau e-voting. Pada gelombang pertama yang dijadwalkan berlangsung 2027, sebanyak 199 desa di 30 kecamatan akan mengikuti pemilihan tersebut.

Pelaksanaan Pilkades digital itu direncanakan berlangsung dalam tiga gelombang hingga 2031. Gelombang kedua pada 2029 mencakup 49 desa di 24 kecamatan, sedangkan gelombang ketiga pada 2031 melibatkan 22 desa di 17 kecamatan.

Persiapan tersebut dibahas dalam Sosialisasi Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Digital yang diikuti 270 kepala desa se-Kabupaten Bandung. Kegiatan berlangsung selama dua hari, 13–14 November 2026, di Pantai Indah Resort & Hotel, Pangandaran.

Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan, penerapan sistem digital diharapkan membuat proses pemungutan dan penghitungan suara lebih cepat, efektif, serta transparan.

Menurutnya, salah satu hal yang menjadi perhatian dalam penggunaan e-voting adalah perlindungan kerahasiaan pilihan pemilih.

“Jadi, kerahasiaan setiap pemilih sangat dijaga. Tidak serta-merta ketika seseorang memilih calon A, kemudian pilihannya langsung terlihat. Tidak seperti itu,” ujar Dadang.

Selain menjaga kerahasiaan suara, sistem tersebut diperkirakan dapat memangkas waktu pelaksanaan pemilihan. Prosesnya diproyeksikan berlangsung sekitar dua hingga tiga jam, bergantung pada jumlah pemilih dan kesiapan perangkat pendukung.

Perangkat yang dibutuhkan di antaranya tablet, bilik suara, pemindai (scanner), dan printer. Ketersediaan peralatan tersebut menjadi salah satu faktor yang menentukan kelancaran pelaksanaan.

Meski demikian, penerapan sistem baru ini masih membutuhkan persiapan, terutama dalam hal pemahaman teknis di tingkat pemerintah desa. Karena itu, sosialisasi dilakukan untuk menyamakan pemahaman mengenai tahapan, mekanisme, administrasi, serta tugas masing-masing unsur penyelenggara.

Penerapan Pilkades secara elektronik tersebut juga merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 serta kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait pemilihan kepala desa secara elektronik.

Melalui persiapan ini, Pemkab Bandung menargetkan pelaksanaan Pilkades digital di 270 desa dapat berjalan sesuai ketentuan. Namun, kesiapan regulasi, perangkat, dan sumber daya manusia akan menjadi bagian penting sebelum sistem tersebut diterapkan secara bertahap mulai 2027.(*)