Home All News BALAD KBB Soroti Dugaan Jual Beli Jabatan dan Skandal Asusila, Desak Rotasi-Mutasi ASN Dihentikan
All News - Regional - 2026-06-12

BALAD KBB Soroti Dugaan Jual Beli Jabatan dan Skandal Asusila, Desak Rotasi-Mutasi ASN Dihentikan

MATAKOTA || Bandung Barat, – Kondisi birokrasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat kembali menjadi sorotan publik. Komunitas Barisan Literasi dan Advokasi Daerah (BALAD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menilai tata kelola pemerintahan di daerah tersebut telah memasuki fase darurat akibat berbagai persoalan yang mencuat dalam beberapa waktu terakhir.

Penilaian tersebut muncul setelah publik dihadapkan pada sejumlah polemik, mulai dari lambannya penanganan dugaan kasus asusila yang melibatkan oknum pejabat, laporan polisi terhadap aktivis yang dinilai sebagai bentuk pembungkaman kritik, hingga munculnya laporan dugaan praktik jual beli jabatan dalam proses rotasi dan mutasi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bandung Barat.

Menjelang peringatan Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat ke-19 pada Juni 2026, BALAD KBB menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi birokrasi yang dinilai mengalami krisis moral dan integritas.

Koordinator Lapangan BALAD KBB menyebut berbagai persoalan tersebut menjadi indikator bahwa sistem birokrasi di Bandung Barat tengah menghadapi persoalan serius yang harus segera dibenahi.

“KBB hari ini sedang sakit komplikasi jiwa dan raga. Raga pemerintahan rusak karena integritasnya diduga digadaikan melalui praktik jual beli jabatan. Jiwa pemerintahan ikut mati ketika oknum ASN yang melakukan pelanggaran moral justru mendapat perlindungan, sementara masyarakat yang menyuarakan kebenaran menghadapi tekanan dan kriminalisasi,” ujarnya, Kamis (11/6/2026).

Menurutnya, laporan dugaan adanya tarif tertentu dalam proses penempatan jabatan yang disampaikan sejumlah aktivis antikorupsi perlu menjadi perhatian serius aparat penegak hukum maupun lembaga pengawasan internal pemerintah.

BALAD KBB menilai dugaan praktik transaksional dalam proses rotasi dan mutasi ASN berpotensi merusak kualitas birokrasi serta menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah.

“Jika untuk menduduki jabatan harus melalui transaksi tertentu, maka akan sulit melahirkan pejabat yang memiliki integritas dan tanggung jawab moral dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini berpotensi melahirkan penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran etika di lingkungan birokrasi,” katanya.

Lebih lanjut, BALAD KBB menilai rencana rotasi dan mutasi ASN yang tengah bergulir seharusnya dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan penyegaran organisasi. Namun, pihaknya mengaku khawatir apabila proses tersebut justru dimanfaatkan sebagai ruang transaksi jabatan atau menjadi upaya mengalihkan perhatian publik dari persoalan yang tengah menjadi sorotan.

Atas dasar itu, BALAD KBB bersama sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, pendiri Kabupaten Bandung Barat, serta elemen mahasiswa menyampaikan tiga tuntutan kepada pemerintah daerah.

Pertama, menghentikan dan membatalkan seluruh proses rotasi dan mutasi ASN hingga dugaan praktik jual beli jabatan yang dilaporkan kepada aparat penegak hukum dapat diusut secara tuntas, transparan, dan akuntabel.

Kedua, mendesak Inspektorat maupun pihak berwenang untuk segera mengambil langkah tegas terhadap oknum ASN yang terbukti melakukan pelanggaran berat, termasuk dugaan pelanggaran asusila yang selama ini menjadi perhatian publik.

Ketiga, menggelar aksi bertajuk Ruqyah Syar’iyyah Massal yang melibatkan ulama, santri, dan masyarakat sebagai simbol pembersihan moral birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

BALAD KBB menegaskan bahwa momentum Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat ke-19 seharusnya menjadi sarana refleksi untuk mengembalikan semangat perjuangan para pendiri daerah, sekaligus memperkuat komitmen terhadap pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

“Jangan sampai peringatan hari jadi daerah justru dibayangi berbagai persoalan moral, hukum, dan integritas yang belum terselesaikan. Bandung Barat membutuhkan langkah nyata untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan,” tegasnya. *die

Check Also

GRIB Jaya Bandung Boxing Camp 2026 Buka Pendaftaran, Atlet dan Non-Atlet Siap Bertarung di GOR Pajajaran

Perebutkan Piala Wali Kota Bandung, kejuaraan tinju amatir ini menjadi ajang pembinaan sek…