Komisi IV DPRD Bandung Soroti Keterbatasan Lahan untuk Kantor Kementerian Haji
MATAKOTA || BANDUNG — DPRD Kota Bandung mengkaji rencana dukungan terhadap kelembagaan haji dan umrah pasca pemisahan kementerian di tingkat pusat.
Hal itu dibahas dalam audiensi bersama unsur kepengurusan haji yang digelar di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Kota Bandung, Rabu (7/4/2026).
Komisi IV DPRD Kota Bandung menyoroti kesiapan infrastruktur dan keterbatasan lahan di Kota Bandung untuk mendukung operasional kelembagaan baru tersebut.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, H. Iman Lestariyono, menyebutkan bahwa kebutuhan lahan menjadi tantangan, mengingat pemerintah kota masih memprioritaskan pembangunan fasilitas pendidikan.
Selain itu, penyaluran hibah operasional belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berjalan dan baru memungkinkan diajukan untuk tahun berikutnya.
DPRD Kota Bandung menyatakan akan tetap mendukung sesuai kewenangan yang dimiliki serta mengkaji pemanfaatan aset daerah yang memungkinkan.
Perkuat Tata Kelola Zakat, BAZNAS dan Kemenag Jabar Teken Nota Kesepahaman
MATAKOTA || Bandung, — Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat bersama Kan…










