Evaluasi Kinerja ASN Kota Bandung Disorot: Radea Respati Tekankan Profesionalisme, Soroti Kesenjangan dan Risiko WFA

MATAKOTA || BANDUNG,  – Radea Respati Paramudhita menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, ASN memiliki peran vital dalam jalannya pemerintahan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwa ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik penuh waktu maupun paruh waktu.

Kinerja ASN Masih Perlu Ditingkatkan
Radea mengungkapkan, meskipun reformasi birokrasi terus dilakukan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian ASN masih bekerja pada standar minimum. Minimnya inovasi serta belum optimalnya semangat pelayanan publik menjadi catatan penting yang perlu segera dibenahi.

“ASN dituntut tidak hanya hadir secara administratif, tetapi juga harus mampu menghadirkan pelayanan yang cepat, tepat, dan solutif bagi masyarakat,” ujarnya.

Sorotan Kesenjangan Kesejahteraan
Ia juga menyoroti adanya kesenjangan kesejahteraan antara ASN dan tenaga kerja lain yang turut berkontribusi dalam pelayanan publik, seperti petugas kebersihan, tenaga pemilah sampah, hingga guru honorer.

Di lapangan, masih terdapat pekerja yang menerima penghasilan sekitar Rp1,25 juta per bulan, bahkan sebagian guru honorer hanya memperoleh ratusan ribu rupiah, meskipun memiliki beban kerja yang besar.

“Kondisi ini harus menjadi perhatian bersama. Secara prinsip keadilan, kesejahteraan seharusnya selaras dengan kinerja dan kontribusi nyata,” tegasnya.

ASN Dituntut Profesional dan Berintegritas

Dengan gaji dan tunjangan yang relatif lebih besar, ASN diharapkan mampu menunjukkan kinerja optimal, profesionalisme, serta integritas tinggi sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik.

Radea menekankan bahwa peningkatan kualitas ASN tidak hanya soal kompetensi, tetapi juga menyangkut etika kerja dan komitmen dalam melayani masyarakat.

WFA Jadi Sorotan

Kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang diterapkan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat turut menjadi perhatian. Skema kerja fleksibel seperti empat hari kerja di kantor dan dua hari WFA dinilai berpotensi menurunkan kualitas pelayanan apabila tidak disertai sistem pengawasan dan indikator kinerja yang jelas.
Ia berharap kebijakan serupa tidak diterapkan di Kota Bandung tanpa kajian mendalam.
Evaluasi Lelang Jabatan dan Transparansi

Selain itu, Radea juga menyoroti pentingnya evaluasi dalam proses pengisian jabatan melalui mekanisme lelang jabatan. Ia menilai keterlibatan DPRD, khususnya Komisi I, diperlukan untuk memastikan proses berjalan transparan dan sesuai prinsip meritokrasi.

“Keterlibatan legislatif penting untuk menjaga akuntabilitas dan mencegah praktik yang dapat mencederai sistem birokrasi,” katanya.

Momentum Idulfitri untuk Refleksi ASN
Menutup pernyataannya, Radea mengajak seluruh ASN menjadikan momentum Hari Raya Idulfitri sebagai ajang refleksi untuk meningkatkan motivasi, integritas, dan semangat pengabdian kepada masyarakat.

Ia menegaskan bahwa peningkatan kinerja ASN harus menjadi prioritas utama demi menciptakan pemerintahan yang adil, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik.