Home All News DPRD Kabupaten Bandung Gelar Paripurna Masa Sidang Dua Bahas LKPJ 2025, Pendapatan Daerah Capai 94,01 Persen
All News - Parlemen - 2026-03-31

DPRD Kabupaten Bandung Gelar Paripurna Masa Sidang Dua Bahas LKPJ 2025, Pendapatan Daerah Capai 94,01 Persen

MATAKOTA || Bandung – Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Bandung tampak penuh saat rapat sidang kedua digelar Selasa (31/03/2026) dalam Masa Sidang Dua. Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Hj. Renie Rahayu Fauzi, S.H., memimpin jalannya sidang yang dihadiri seluruh anggota dewan.

Agenda utama paripurna adalah penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bandung atas kinerja pemerintah daerah sepanjang Tahun Anggaran 2025. Laporan ini menjadi acuan DPRD menilai efektivitas program pembangunan dan realisasi target yang telah ditetapkan.

Bupati Bandung, Dadang Supriatna, memaparkan capaian pembangunan yang dirasakan masyarakat, termasuk program strategis di sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Ia menyoroti keberadaan 278 Koperasi Desa Merah Putih (KDM) yang berfungsi memperkuat perekonomian desa dan memudahkan akses layanan usaha masyarakat.

Momen penandatanganan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025 oleh Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Bandung.

Dalam bidang kesehatan dan gizi, pemerintah daerah mengoperasikan 330 unit dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini menitikberatkan pada anak-anak agar memperoleh asupan gizi yang cukup dan mendukung pertumbuhan sehat.

Di sektor pendidikan, pemerintah daerah menegaskan pembukaan dua titik Sekolah Rakyat (SR) untuk memperluas akses belajar anak-anak di berbagai wilayah. Sekolah ini diharapkan memberi kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas lebih merata.

Pada aspek keuangan, Bupati menyebut realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai 94,01 persen dari target. Angka ini menunjukkan pengelolaan keuangan yang stabil meski menghadapi tantangan dinamis di lapangan.

Ketua DPRD, Hj. Renie Rahayu Fauzi, menanggapi paparan Bupati dengan seksama, memastikan setiap program memberi manfaat nyata bagi masyarakat. LKPJ kemudian ditandatangani Bupati dan Ketua DPRD sebagai bagian dari mekanisme resmi, menandai awal proses pembahasan capaian pembangunan Kabupaten Bandung secara lebih mendalam. (Uus)

 

Check Also

Aksi Mahasiswa di UPI Bandung, Aktivis Anak Bangsa Desak Investigasi Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Rektor

MATAKOTA || Bandung, – Aktivis Anak Bangsa menggelar aksi unjuk rasa di lingkungan Univers…