Soal Vaksinasi Covid-19, Ridwan Kamil Apresiasi Survei Nasional Indikator Politik Indonesia
Bandung, matakota.com — Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil, mengapresiasi survei nasional yang dilakukan Indikator Politik Indonesia terkait vaksinasi Covid-19.
Hal itu diungkapkannya saat menjadi narasumber web seminar (webinar) Indikator “Rilis Survei Nasional: Siapa Enggan Divaksin? Tantangan dan Problem Vaksinasi COVID-19” via konferensi video dari Ciwidey, Kabupaten Bandung, Minggu (21/2/2021).
Menanggapi salah satu temuan survei, yakni 81,9 persen warga akan menerima vaksin COVID-19 hanya jika halal, Ridwan Kamil berujar akan mendorong kerja sama dengan tokoh agama di Jabar untuk sosialisasi vaksinasi Covid-19.
“Saya akan tingkatkan peran ulama untuk memberikan fatwa-fatwa penguatan terhadap vaksin,” ucap pria yang akrab disapa Emil itu.
Temuan survei sendiri mengungkap fakta, sebesar 15,8 persen responden sangat bersedia divaksin, 39,1 persen cukup bersedia divaksin, 32,1 persen kurang bersedia, 8,9 persen sangat tidak bersedia, dan 4,2 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Selain itu, sebanyak 53,3 persen responden percaya jika vaksin efektif mencegah penularan COVID-19. Sedangkan 49,9 persen diantaranya, sangat khawatir terhadap validitas informasi terkait vaksin COVID-19.
Lebih lanjut, pada kelompok yang bersedia divaksin (54,9 persen), mayoritas tidak bersedia jika harus membayar (70 persen) dan sekitar 23,7 persen bersedia divaksin meski harus membayar.
Menurut Emil, pihaknya mengapresiasi temuan dari survei nasional Indikator Politik Indonesia yang dilakukan secara spesifik. Ia berharap, temuan bisa membantu Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Jabar untuk membuat komunikasi publik yang baik terkait vaksinasi.
“Urusan vaksin PR kita masih banyak. Jadi Jabar akan menggunakan data (survei) ini. Nanti saya akan analisa ke tim saya untuk melakukan simulasi komunikasi publik. Tentu, berdasarkan temuan ini akan lebih efektif,” ucapnya.
“Prinsip hidup saya sebagai pemimpin, Good Data Good Decision, Bad Data Bad Decision, No Data No Decision. Data penting sekali bagi saya dalam memutuskan sebuah keputusan,” tambahnya.
Disebutkan, vaksin COVID-19 bagi Indonesia sudah halal dan suci sesuai fatwa MUI dan keamanan dipastikan dengan Emergency Use Authorization (EUA) dari BPOM. Jabar sendiri, kata Emil, menargetkan 36,2 juta dari total 50 juta penduduk untuk divaksin agar memunculkan herd immunity atau kekebalan kelompok.
“Tantangan Jabar adalah infrastruktur atau titik pemberian vaksin. Dengan jumlah penduduk yang tersebar di 27 kabupaten/kota dan 5.312 desa, Jabar hanya memiliki 1.094 puskesmas terlatih untuk program vaksinasi,” ungkap Emil.
“Ada tiga (solusi) di Jabar yang saya usulkan, tapi belum dilaksanakan. Satu, disuntik di puskesmas itu sangat terbatas, maka saya usulkan, kalau vaksin tersedia, Jabar akan memaksimalkan gedung olah raga, gedung bulu tangkis, dan lain-lain untuk memaksimalkan vaksinasi massal, seperti di Sabuga (Kota Bandung),” tambah Emil.
Solusi kedua, papar Emil, untuk menjangkau desa-desa di daerah terpencil tapi tingkat kasusnya tinggi, dia sudah meminta ke Presiden Joko Widodo untuk menggunakan mobil.
“Jadi nanti ada mobil vaksin yang keliling desa-desa untuk melakukan vaksinasi,” imbuhnya.
Soluai ketiga, dia mengusulkan penyediaan vaksin mandiri secara berbayar alias tidak perlu menunggu panggilan jadwal pemberian vaksin gratis dari pemerintah pusat.
“Kalau herd immunity ini mau dicapai, semua metode manajemen penyuntikan vaksin harus secepatnya. Kalau ternyata vaksin mandiri ini mempercepat terjadinya herd immunity, saya sangat setuju. Yang terpenting adalah manajemen penyuntikan mandiri tidak mengganggu jadwal yang sudah diatur di puskesmas,” tuturnya.
Emil pun menjelaskan bahwa pihaknya menyiapkan sekitar 11.000 vaksinator atau tenaga penyuntik vaksin. Jumlah tersebut akan terus ditambah sesuai dengan kebutuhan saat vaksinasi berlangsung.
“Jumlah vaksinator di Jabar terus kita tingkatkan. Sekarang punya 11 ribu, kalau mau (vaksinasi) 8 bulan beres, (vaksinator) kami harus bertambah 3 kali lipat,” pungkasnya. (DRY)
Pemkot Bandung Siap Wujudkan 500 RW Jadi Kawasan KBS
MATAKOTA || Bandung — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung manargetkan menghadirkan 500 …