Rakorda BAZNAS Jabar Soroti Rendahnya Penghimpunan Zakat, Transparansi Jadi Kunci
MATAKOTA|| BANDUNG – Potensi zakat di Jawa Barat diperkirakan mencapai Rp33 triliun setiap tahun. Namun, penghimpunan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) se-Jawa Barat baru menyentuh kisaran 5–6 persen dari potensi tersebut. Kondisi ini menjadi pekerjaan besar bagi BAZNAS untuk memperluas partisipasi masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik.
Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) BAZNAS Jawa Barat 2026 yang digelar di Hotel Grand Asrilia, Kota Bandung, Kamis (19/11/2026).
Rakorda menjadi ajang konsolidasi BAZNAS tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untuk memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan transparansi, serta mengoptimalkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS).
Ketua Pelaksana Rakorda BAZNAS Jabar 2026, Nana Sudiana, mengatakan kegiatan tersebut memiliki arti penting sebagai forum koordinasi sekaligus evaluasi kinerja pengelolaan zakat di daerah. Nana yang juga menjabat Pimpinan BAZNAS Jabar Bidang SDM, Administrasi, Umum dan Kehumasan itu menyebutkan, Rakorda tahun ini turut dirangkaikan dengan pemberian apresiasi kepada BAZNAS kabupaten dan kota serta kepala daerah.
“Pada Rakorda tahun ini, kami menyiapkan 52 kategori apresiasi sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi, kontribusi, dan capaian BAZNAS di daerah dalam mengembangkan pengelolaan zakat,” ujar Nana.
Menurut Nana, besarnya potensi zakat di Jawa Barat belum sebanding dengan realisasi penghimpunan yang ada. Berdasarkan kajian BAZNAS RI, potensi zakat Jawa Barat diperkirakan mencapai Rp30 triliun hingga Rp33 triliun per tahun.
“Angka ini menunjukkan bahwa peluang penghimpunan zakat di Jawa Barat masih terbuka sangat luas. Karena itu, diperlukan upaya bersama untuk memperluas basis muzaki, meningkatkan literasi zakat, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat,” jelasnya.
Selama ini, penghimpunan zakat masih didominasi kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), antara lain melalui pemotongan langsung oleh bendahara instansi maupun sistem payroll pemerintah.
BAZNAS Provinsi Jawa Barat berfokus pada pengelolaan zakat ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sementara penghimpunan zakat ASN di lingkungan pemerintah kabupaten dan kota menjadi kewenangan BAZNAS masing-masing daerah.
Meski demikian, partisipasi ASN dalam menunaikan zakat masih belum merata. Karena itu, diperlukan penguatan koordinasi dan strategi penghimpunan yang lebih efektif.
BAZNAS Jabar juga berupaya memperluas basis muzaki dari kalangan masyarakat non-ASN yang telah memenuhi kriteria wajib zakat. Edukasi dan literasi menjadi langkah penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa zakat bukan sekadar kewajiban individual, melainkan juga instrumen sosial yang dapat membantu mengatasi persoalan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat.
52 Kategori Apresiasi untuk BAZNAS Daerah
Selain membahas optimalisasi penghimpunan, Rakorda BAZNAS Jabar 2026 juga memberikan apresiasi melalui 52 kategori penghargaan.
Penghargaan tersebut ditujukan kepada BAZNAS kabupaten dan kota serta kepala daerah yang dinilai memberikan kontribusi dalam mendukung pengelolaan ZIS di wilayah masing-masing.
Pemberian apresiasi ini diharapkan dapat mendorong kompetisi positif antarlembaga, sekaligus memperkuat profesionalitas amil, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana umat.
Dedi Mulyadi Minta BAZNAS Responsif terhadap Persoalan Sosial
Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengingatkan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan zakat serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia meminta program-program BAZNAS di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota diselaraskan dengan arah pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui visi Jabar Istimewa.
“Pengelolaan zakat harus menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan sosial di masyarakat. Karena itu, BAZNAS perlu terus memperkuat transparansi dan memastikan program-programnya selaras dengan kebutuhan masyarakat,” ungkap Dedi.
Dedi menegaskan, keberhasilan BAZNAS tidak cukup hanya diukur dari besarnya dana yang berhasil dihimpun. Lebih dari itu, manfaat penyaluran dana zakat harus benar-benar dirasakan masyarakat dan mampu membantu menyelesaikan persoalan sosial.
Ia juga mendorong penguatan rumah layanan warga di 27 kabupaten dan kota, optimalisasi kanal pengaduan melalui media sosial, serta pembentukan tim yang mampu merespons laporan masyarakat secara cepat.
“BAZNAS harus hadir lebih dekat dengan masyarakat. Setiap persoalan sosial perlu direspons dengan cepat dan tepat, tidak harus menunggu persoalan tersebut menjadi viral terlebih dahulu,” tegasnya.
Lebih lanjut, Dedi berharap BAZNAS dapat mengambil peran lebih besar dalam membantu mengatasi kemiskinan dan kerentanan sosial. Termasuk menangani persoalan pengemis, anak-anak yang meminta-minta di persimpangan jalan, hingga manusia silver di ruang publik.
Menurutnya, keberadaan BAZNAS harus diwujudkan melalui langkah nyata yang memberikan perlindungan dan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
Melalui Rakorda 2026, BAZNAS Jabar berharap sinergi antara BAZNAS provinsi, kabupaten dan kota, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan semakin kuat.
Optimalisasi potensi zakat, perluasan basis muzaki, transparansi pengelolaan, dan peningkatan kualitas pendayagunaan ZIS menjadi agenda penting yang harus dijalankan bersama.
Dengan potensi zakat mencapai Rp33 triliun per tahun, tantangan BAZNAS Jabar bukan hanya meningkatkan angka penghimpunan, tetapi juga memastikan kepercayaan masyarakat tumbuh dan dana umat benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Pangdam Siliwangi Soroti Dugaan Pelanggaran Oknum Prajurit, Dansat Diperintahkan Perketat Pengawasan
MATAKOTA|| BANDUNG – Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kosasih, S.E., M.M., menegaskan bahw…






