Profesi Hukum Harus Miliki Keterampilan Gunakan Teknologi Digital

MATAKOTA, Bandung — Kehadiran Industry 5.0 yang semula diprediksi melalui transisi sekitar 20 tahun dari Industry 4.0, ternyata berlangsung dengan rentang waktu yang lebih pendek yaitu hanya sekitar 10 tahun saja.

Kehadiran teknologi telekomunikasi 5G dan masifnya platform digital Over The Top, menjadi pemacu dan pemicu kehadiran Industry 5.0 lebih cepat.

Profesi hukum seperti advokat, pengacara, konsultan hukum, akan kalah bersaing jika tidak merespon transformasi Digital.

Demikian juga profesi penegak hukum, hakim dan Arbiter akan mengalami persoalan dalam melaksanakan tugasnya jika tidak mampu menyesuaikan diri dan memiliki ketrampilan minimal kemampuan menggunakan teknologi digital.

Demikian disampaikan oleh Pakar Transformasi Digital Prof. Dr. Ahmad M Ramli, SH, MH, FCBArb dalam Studium Generale dan Webinar Cerdas bertelekomunikasi Kerjasama Kementerian Kominfo RI dengan Pusat Studi Cyber Law dan Transformasi Digital Universitas Padjadjaran, di Kampus UNPAD, Senin (30/08/2021).

Studium General ini juga merupakan orasi ilmiah dalam rangka menyambut Kembali Prof. Dr. Ahmad M Ramli sebagai Guru Besar Universitas Padjadjaran setelah 17 tahun berkiprah sebagai Eselon I di berbagai Kementerian dan terakhir sebagai Dirjen Penyelenggaran Pos dan Informatika Kemenkominfo RI.

Studium Generale ini dihadiri oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Rektor Unpad Prof. Rina Indiastuti, Dirjen SDPPI Kominfo Ismail, Dekan Fakultas Hukum Unpad Dr. Idris dan para pembicara lainnya.

Ketua MPR RI mengatakan, bahwa transformasi digital merupakan sesuatu yang sudah dihadapi, tidak ada pilihan kecuali kita mempersiapkan diri untuk terus menghadapinya agar tidak terdisrupsi.

Menurut Bambang Soesatyo, Studium Generale yang mengambil tema “Dampak Transformasi Digital terhadap Pendidikan Tinggi dan Profesi Hukum” adalah hal penting untuk dijadikan referensi terkait kebijakan dan regulasi digital nasional dan perkembangan Pendidikan hukum di tanah air.***