Parkir Liar Rugikan PAD, DPRD Kota Bandung ‘Sentil’ Kinerja Dishub

MATAKOTA, Bandung – Komisi B DPRD Kota Bandung membahas Target dan Realisasi Belanja atau Pendapatan Tahun Anggaran (TA) 2021 dan Rencana Target Realisasi Belanja atau Pendapatan TA 2022 bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, di Ruang Rapat Komisi B, Rabu (26/1/2022)

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi B H. Hasan Faozi, S.Pd., diikuti oleh wakil ketua H. Wawan Moh. Usman, SP., dan Anggota Komisi B, Dudy Himawan, SH., Agus Salim, drg. Maya Himawati, SP.Ort., Siti Nurjanah, SS., Christian Julianto Budiman, H. Ir. Agus Gunawan, serta struktural Dishub Kota Bandung.

Pada kesempatan itu, Faozi meminta Dishub untuk memperkuat sosialisasi program dan aturan-aturan yang dibuat, sehingga masyarakat bisa memahami dan tidak melanggar aturan tersebut

“Ini penting betul untuk kita perkuat sosialisasi program dan aturan yang telah dibuat agar masyarakat benar-benar mengetahui dan mengerti sehingga program kita tersebut bisa didukung,” ujarnya.

“Selain itu, terkait dengan aturan terkadang masyarakat melanggar bukan karena bandel namun ada juga yang tidak paham akan aturan tersebut. Di sinilah peran penting dari sosialisasi tersebut,” imbuh Faozi.

Sementara itu, Dudy Himawan secara khusus mengkritisi hilangnya potensi pendapatan daerah (PAD) dari program pengaturan tarif parkir Dishub.

Dudy berharap, hilangnya potensi dari lahan parkir liar bisa ditertibkan dan diambil alih oleh Dishub.

“Pertama saya lihat bahwa banyak sekali potensi-potensi lahan parkir kita namun digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang terkadang tidak etis dalam menarik retribusi parkir. Selain itu saya minta juga parkir liar yang menggunakan badan jalan tentunya bisa menimbulkan kemacetan itu ditertibkan dan diberikan sanksi bila perlu,” katanya.

Senada dengan itu, Christian Julianto Budiman meminta pengawasan terhadap pengujian kendaraan bermotor dan manajemen parkir Kota Bandung lebih ditingkatkan.

“Saya minta Dishub bisa meningkatkan pengawasan terhadap balai pengujian kendaraan bermotor dan tarif retribusi parkir yang ada di lapangan, jangan sampai masyarakat resah akan adanya oknum yang justru akan memperburuk nama Dishub dan nama baik Kota Bandung itu sendiri,” ujarnya. ****