MANGKIR BERBULAN-BULAN, MUNCUL SAAT PEMBAHASAN ANGGARAN: ALIANSI AKTIVIS SOROT KINERJA ANGGOTA DPRD KBB

MATAKOTA|| BANDUNG BARAT — Kinerja salah seorang anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang diduga minim kehadiran dalam aktivitas kedewanan mendapat sorotan tajam dari Aliansi Aktivis Jawa Barat.

Aliansi menilai, persoalan kehadiran anggota DPRD tidak semestinya dipandang hanya sebagai urusan administrasi internal. Sebab, kehadiran wakil rakyat berkaitan langsung dengan pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan penyerapan aspirasi masyarakat.

Koordinator Aliansi Aktivis Jawa Barat sekaligus pemerhati kebijakan publik, Agus Satria, mengatakan anggota DPRD memiliki tanggung jawab melekat untuk menjalankan mandat yang diberikan masyarakat.

“Fungsi dewan tidak boleh direduksi sebatas formalitas untuk menggugurkan kewajiban. Ketika seorang anggota dewan diduga hanya hadir pada momentum tertentu, termasuk ketika pembahasan anggaran, tentu publik berhak mempertanyakan konsistensi pelaksanaan tugasnya,” ujar Agus.

Menurutnya, fungsi DPRD tidak berhenti pada pembahasan dan persetujuan anggaran. Anggota legislatif juga memiliki tanggung jawab dalam pembentukan peraturan daerah serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan.

“Pengawasan terhadap pelayanan publik, fasilitas kesehatan, pembangunan infrastruktur, pendidikan dan berbagai program pemerintah membutuhkan kehadiran serta pengawalan secara berkelanjutan. Tidak cukup hanya muncul ketika agenda dianggap penting,” katanya.

Beban Kerja Anggota Dewan Lain

Agus juga menilai ketidakhadiran anggota DPRD secara berulang berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam pembagian tugas kedewanan.

Anggota dewan lainnya, kata dia, tetap harus menjalankan agenda rapat, menerima aspirasi masyarakat, mengikuti pembahasan komisi maupun alat kelengkapan dewan, hingga melakukan fungsi pengawasan di lapangan.

“Kalau ada anggota yang berulang kali tidak hadir, sementara anggota lainnya tetap bekerja menjalankan tugas, tentu beban kerja menjadi tidak seimbang. Ini bukan hanya persoalan individu, tetapi menyangkut kinerja kelembagaan,” ujarnya.

Soroti Hak Keuangan dari Uang Rakyat

Lebih jauh, Aliansi Aktivis Jawa Barat meminta persoalan tersebut dilihat secara serius karena hak keuangan dan tunjangan anggota DPRD bersumber dari anggaran daerah yang pada akhirnya berasal dari kontribusi masyarakat.

Agus menilai, hak tersebut semestinya berbanding lurus dengan pelaksanaan kewajiban sebagai wakil rakyat.

“Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada anggota dewan yang menerima hak keuangan secara penuh, tetapi kewajibannya tidak dijalankan secara optimal. Ini yang harus dijelaskan secara terbuka,” tegasnya.

Desak BK DPRD KBB Periksa Presensi

Untuk memastikan persoalan tersebut, Aliansi Aktivis Jawa Barat mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Bandung Barat melakukan pemeriksaan secara transparan terhadap rekam kehadiran anggota yang disorot.

BK diminta memeriksa data presensi, agenda kedewanan yang bersangkutan serta alasan ketidakhadiran sesuai ketentuan yang berlaku.

“Tidak perlu ada asumsi. Buka data presensinya, periksa sesuai aturan, kemudian sampaikan kepada publik bagaimana hasilnya. Kalau memang tidak ada pelanggaran, jelaskan. Kalau ada pelanggaran, berikan tindakan sesuai ketentuan,” kata Agus.

Selain kepada BK, Aliansi juga meminta pimpinan fraksi dan partai politik terkait melakukan evaluasi internal terhadap anggotanya.

Menurut Agus, partai politik memiliki tanggung jawab menjaga disiplin dan kredibilitas kader yang duduk sebagai wakil rakyat.

Minta Tindakan Tegas Jika Terbukti Melanggar

Agus menegaskan, apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran berulang dan serius, pihaknya mendorong agar sanksi diberikan sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk apabila memenuhi persyaratan untuk proses Penggantian Antarwaktu (PAW).

“Kalau terbukti ada pelanggaran serius dan berulang, jangan dibiarkan. Mekanisme sanksi harus dijalankan secara objektif dan transparan,” ujarnya.

Ia juga memperingatkan BK DPRD KBB agar tidak mengabaikan laporan atau sorotan masyarakat.

“Kalau BK justru masuk angin, bermain mata, atau sengaja memperlambat proses penanganan, tentu publik akan semakin mempertanyakan independensi dan keberanian lembaga tersebut,” tegas Agus.

Aliansi Aktivis Jawa Barat, lanjut dia, akan terus memantau persoalan tersebut dan mendorong keterbukaan mengenai kinerja wakil rakyat di KBB.

“Kami akan mengawal persoalan ini sampai ada kejelasan. Masyarakat berhak mengetahui apakah wakil yang mereka pilih benar-benar menjalankan mandatnya. Jangan sampai kepentingan politik dan anggaran mengalahkan kepentingan 1,2 juta lebih masyarakat Kabupaten Bandung Barat,” pungkasnya.

Catatan: Pihak anggota DPRD KBB yang menjadi sorotan maupun pimpinan DPRD/Badan Kehormatan DPRD KBB perlu diberi ruang untuk menyampaikan klarifikasi atau hak jawab terkait tudingan tersebut.