KIRAB Dukung DPUTR Bandung Barat Optimalkan Aset Alat Berat, Dorong Penambahan Anggaran Pemeliharaan

MATAKOTA || Bandung Barat, – Koalisi Rakyat Bersatu (KIRAB) menyatakan dukungan terhadap upaya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Bandung Barat dalam menata, mengevaluasi, serta mengoptimalkan kembali pemanfaatan aset alat berat milik pemerintah daerah.

Dukungan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap pengelolaan aset daerah, khususnya fasilitas teknis yang memiliki peran penting dalam menunjang pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bandung Barat.

Koordinator KIRAB, Asep Herna, mengapresiasi komitmen Kepala DPUTR Kabupaten Bandung Barat, Anni Roslianti, S.T., M.M., dalam mendorong pembenahan dan optimalisasi fasilitas teknis milik pemerintah daerah.

Menurut Asep, berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, terdapat sejumlah inventaris daerah yang membutuhkan perhatian khusus karena mengalami penurunan kondisi maupun faktor usia pemakaian.

Beberapa aset tersebut di antaranya armada penggilas jalan (road roller), truk operasional, hingga unit ekskavator yang selama ini menjadi bagian penting dalam mendukung pekerjaan infrastruktur.

KIRAB menilai, kondisi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui langkah pemulihan dan pemeliharaan yang terencana agar aset-aset daerah dapat kembali berfungsi secara optimal.

“Kami melihat ada komitmen kuat dari pimpinan DPUTR KBB untuk terus berbenah. Melalui semangat kebersamaan, mari kita satukan visi untuk merevitalisasi dan memanfaatkan kembali aset-aset alat berat ini,” ujar Asep Herna, Senin (09/11/2026).

Ia menegaskan, optimalisasi aset daerah tidak cukup hanya melalui perbaikan fisik, tetapi juga harus didukung kebijakan penganggaran dan sistem pengelolaan yang jelas.

Karena itu, KIRAB mendorong adanya penambahan alokasi anggaran pemeliharaan khusus untuk inventaris teknis, termasuk alat berat dan kendaraan operasional milik pemerintah daerah.

Selain penguatan anggaran, KIRAB juga menilai pentingnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pinjam-pakai aset yang lebih ketat, transparan, dan akuntabel.

Menurut Asep, aturan tersebut diperlukan untuk memastikan setiap pihak yang menggunakan fasilitas pemerintah memiliki tanggung jawab yang jelas, baik selama masa peminjaman maupun ketika mengembalikan aset.

“Aset daerah adalah milik seluruh masyarakat. Dengan adanya aturan main dan SOP peminjaman yang tegas, disertai tanggung jawab perawatan yang jelas dari pihak mana pun yang menggunakan, kita dapat memastikan fasilitas tersebut terjaga dengan baik dan berumur panjang untuk melayani kepentingan masyarakat luas,” katanya.

Lebih lanjut, KIRAB mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk membangun kesadaran bersama dalam menjaga dan merawat aset milik Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

KIRAB juga menyampaikan imbauan kepada seluruh instansi maupun pihak eksternal yang selama ini memanfaatkan fasilitas daerah agar senantiasa mematuhi ketentuan peminjaman yang berlaku.

Setiap peminjaman inventaris, termasuk alat berat, diharapkan memiliki prosedur yang transparan, batas waktu penggunaan yang jelas, serta disertai tanggung jawab penuh terhadap pemeliharaan dan pengembalian unit.

Asep menilai, kepatuhan terhadap SOP menjadi salah satu kunci agar aset pemerintah tidak mengalami kerusakan akibat penggunaan yang tidak terkontrol atau kurangnya tanggung jawab peminjam.

Ia berharap, penataan dan optimalisasi aset tersebut dapat menjadi momentum memperkuat tata kelola barang milik daerah sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan publik.

“Melalui komunikasi yang terbuka dan komitmen bersama, berbagai tantangan dalam pengelolaan aset daerah dapat diselesaikan secara bijak. Mari kita jaga fasilitas milik Pemkab Bandung Barat agar tetap layak dan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat,” pungkas Asep Herna.

Dengan pengelolaan yang tertib, dukungan anggaran pemeliharaan yang memadai, serta penerapan SOP pinjam-pakai yang konsisten, aset alat berat milik Pemkab Bandung Barat diharapkan kembali memberikan kontribusi maksimal bagi percepatan pembangunan daerah. (**)