KDS Bawa Persoalan PPPK dan Beban APBD Daerah ke MenPAN-RB

MATAKOTA II Jakarta — Pengangkatan PPPK mulai membuat banyak daerah harus menghitung ulang kemampuan anggarannya.

Hal itu disampaikan Bupati Bandung, Dadang Supriatna atau KDS, saat menghadiri audiensi bersama Menteri PAN-RB Rini Widyantini di Jakarta, Rabu (13/5).

KDS hadir sebagai Ketua Harian Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia bersama jajaran pengurus APKASI untuk menyampaikan berbagai persoalan yang kini dihadapi pemerintah kabupaten.

Salah satu yang menjadi perhatian ialah pembiayaan PPPK yang dinilai mulai menekan ruang fiskal daerah.

“Pelayanan masyarakat harus tetap jalan, sementara daerah juga harus menjaga kemampuan anggarannya,” ujar KDS.

Menurutnya, kondisi tiap daerah tidak selalu sama. Di lapangan, pemerintah kabupaten dituntut menjalankan kebijakan sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Karena itu, APKASI mendorong adanya koordinasi lintas kementerian agar pembiayaan PPPK tidak sepenuhnya menjadi beban daerah.

Selain soal anggaran, APKASI juga meminta adanya fleksibilitas bagi kepala daerah dalam proses mutasi, rotasi, dan pengisian jabatan strategis agar pelayanan publik tidak berjalan lambat.

Sementara itu, Menteri PAN-RB Rini Widyantini menyatakan pemerintah pusat terus mencari formulasi yang seimbang antara agenda reformasi birokrasi dan kemampuan keuangan daerah.

Audiensi tersebut diharapkan dapat melahirkan kebijakan yang lebih selaras dengan kondisi riil pemerintah daerah.* Uus MataKota.