Screenshot 2021 06 05 08 38 35 2
Home All News Kadisdik Jabar: 212 Kecamatan Tidak Punya Sekolah Negeri
All News - Pendidikan - 2021-06-05

Kadisdik Jabar: 212 Kecamatan Tidak Punya Sekolah Negeri

MATAKOTA, Bandung – Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Dedi Supandi mengungkap dari 212 kecamatan di wilayah Jawa Barat yang tidak memiliki sekolah negeri, sebanyak 15 daerah masuk dalam kategori blank spot zonasi PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) SMAN/SMKN dan sederajat di wilayah Jawa Barat.

Dia berujar, daerah yang masuk dalam kategori blank spot zonasi PPDB ialah sebuah tempat atau daerah yang ditinggali oleh calon murid yang tidak tersentuh zonasi PPDB dan di daerah tersebut tidak terdapat sekolah negeri.

Dijelaskan, SMA negeri yang ada di Jabar tersebar di 626 kecamatan yang ada SMA negeri. Dari jumlah tersebut, ada sekitar 212 kecamatan tidak punya sekolah negeri.

BACA JUGAPPDB 2021, Dedi: Tiap KCD Jadi Ketua Panitia, Disdik Jadi Koordinator

“Tapi, bukan berarti tidak ada sekolah swasta. Dan yang kita harus lakukan ialah dari 212 kecamatan yang tidak ada SMA negeri itu kira-kira dalam pikiran kami paling se-Jabar ini 15 (daerah) masuk kategori blank zonasi PPDB,” kata Dedi Supandi dalam acara Jabar Punya Informasi (Japri) di Kota Bandung (4/6/2021).

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum meminta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (Disdik Jabar) untuk membuat alur pelaporan dan pengaduan yang lebih mudah diakses masyarakat dan lebih responsif dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2021 yang akan diselenggarakan mulai 7 Juni 2021.

Dia berujar, PPDB 2021 memanfaatkan teknologi informasi. Pendaftarannya dilakukan secara daring sehingga prosesnya lebih terbuka untuk masyarakat.

PPDB kali ini mendorong akselerasi visi misi Jabar, di antaranya melalui digitalisasi. Kelemahan memang selalu ada tapi kita minimalisasi melalui evaluasi. PPDB di Jabar sudah baik, tapi harus terus ditingkatkan dengan terus membangun komunikasi dengan wali murid,” ucap Uu.

Dia mengatakan melalui berbagai evaluasi, Disdik Jabar harus terus melakukan perbaikan pelayanan dalam PPDB. Di antaranya, membangun jaringan pelaporan atau pengaduan yang mudah diakses masyarakat.

“Kami berhadap ada cara supaya pengaduan tidak meribetkan masyarakat, sehingga masyarakat bisa mudah buat pengaduan. Sehingga tidak satu alur informasinya, tapi dua alur,” kata Wagub Uu. (DRY)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Kadisdik Jabar Minta Anak Kembar Siam Tetap Diberikan Pendampingan Pendidikan

MATAKOTA, Bandung — Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat (Jabar) akan menjamin pendi…