Gubernur Jabar Sampaikan Raperda APBD Perubahan 2021

MATAKOTA, Bandung – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil, menyampaikan pandangan mengenai Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2021 di hadapan DPRD Jawa Barat.

Rancangan perubahan APBD dilakukan tentang tiga pokok utama, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Menurutnya, rancangan perubahan APBD Jabar dilakukan karena ada perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi semula terkait kebijakan umum APBD tahun 2021.

“Pergeseran antarunit organisasi, saldo anggaran lebih tahun 2020 harus digunakan atau disesuaikan dalam anggaran tahun 2021, keadaan darurat, dan keadaan yang luar biasa,” ujarnya, di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (27/9/21).

Ia menjelaskan mengenai proyeksi anggaran pendapatan tahun 2021 yang semula Rp41,47 triliun berubah menjadi Rp36,09 triliun rupiah berkurang Rp5,37 triliun rupiah atau turun sebesar 12,98 persen.

Pemusatan anggaran diakui menyebabkan sendi-sendi ekonomi masyarakat melesu, pengangguran, serta besarnya biaya kesehatan.

“Tidak tercapainya target pendapatan tentunya bukan menjadi keinginan kita semua. Hal ini semata dampak dari pandemi covid-19 yang telah menyebabkan lesunya sendi-sendi ekonomi masyarakat, meningkatkan penganggaran, serta besarnya biaya kesehatan, sehingga mempengaruhi ketercapaian pendapatan daerah terutama sektor pajak daerah”.katanya

“Pada tahun 2021 ternyata tidak jauh berbeda dengan kondisi tahun 2020, bahkan pandemi Covid-19 mengalami puncaknya pada bulan Juli 2021,” sambung Ridwan Kamil.

Sementara itu, terkait alokasi belanja daerah yang tercantum dalam rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2021 mengalami penurunan.

“Alokasi belanja daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2021 mengalami penurunan sejalan dengan penurunan pendapatan daerah, yaitu semula sebesar Rp44,62 triliun rupiah menjadi sebesar Rp39,40 triliun rupiah berkurang sebesar Rp5,22 triliun rupiah atau turun 11,69 persen,” kata dia.

Hal itu berkaitan dengan alokasi belanja daerah Pemda Provinsi Jabar yang akan menitikberatkan agar memiliki dampak positif bagi masyarakat terkait kesehatan dan pemulihan ekonomi.

“Efektivitas dan efisiensi belanja daerah yang digunakan harus memiliki dampak positif bagi warga terkait kesehatan, keselamatan dan pulihnya ekonomi akibat pandemi ini,” ucapnya. (DRY)