GALAKSI Bandung Barat Desak DPP PKS Evaluasi Muhammad Mahdi, Soroti Kepemimpinan dan Tata Kelola DPRD KBB

MATAKOTA || Bandung Barat, — Garda Pelawan Korupsi (GALAKSI) Bandung Barat menyampaikan permohonan resmi kepada Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) agar melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Muhammad Mahdi.

Permohonan tersebut disampaikan GALAKSI Bandung Barat dengan mengatasnamakan aspirasi publik serta hasil inventarisasi fakta lapangan yang mereka klaim dilakukan di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Dalam surat yang ditujukan kepada Presiden DPP PKS dengan tembusan kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS tersebut, GALAKSI menyoroti sejumlah hal yang mereka nilai berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas kepemimpinan DPRD.

GALAKSI meminta DPP PKS memberikan perhatian terhadap dinamika yang terjadi di lingkungan DPRD Kabupaten Bandung Barat, khususnya menyangkut posisi Muhammad Mahdi sebagai Ketua DPRD KBB.

Dalam surat itu, GALAKSI juga mencantumkan sejumlah dasar hukum yang menurut mereka menjadi landasan dalam menyampaikan permohonan evaluasi terhadap pimpinan DPRD.

Salah satu dasar hukum yang dicantumkan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 165 ayat (4) juncto Pasal 168, yang mengatur mengenai pemberhentian pimpinan DPRD atas usul partai politik yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, GALAKSI merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, terutama ketentuan mengenai pengusulan penggantian pimpinan DPRD oleh partai politik pengusung.

Soroti Komunikasi dengan Birokrasi

Dalam surat tersebut, GALAKSI menyampaikan sejumlah poin yang mereka sebut sebagai persoalan dalam fungsi dan tugas kepemimpinan DPRD.

Poin pertama berkaitan dengan komunikasi antara pimpinan DPRD dengan jajaran birokrasi pemerintah daerah.

GALAKSI menilai terdapat persoalan dalam kemampuan menjaga hubungan kemitraan antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Menurut organisasi tersebut, pimpinan DPRD memiliki fungsi penting dalam memimpin dan mengoordinasikan hubungan kerja antara lembaga legislatif dengan pemerintah daerah, termasuk dengan Bupati dan Sekretaris Daerah.

GALAKSI menyebut kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena hubungan kerja yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah dinilai berkaitan dengan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta kelancaran pembahasan berbagai agenda daerah.

Namun, seluruh penilaian tersebut merupakan pandangan dan klaim GALAKSI sebagaimana tertuang dalam surat permohonan mereka dan masih memerlukan klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut.

Persoalkan Mekanisme Pengambilan Keputusan

Poin kedua yang disoroti GALAKSI berkaitan dengan mekanisme pengambilan keputusan di lingkungan DPRD.

GALAKSI menilai terdapat kebijakan yang disebut tidak sepenuhnya sejalan dengan hasil musyawarah. Mereka mengaitkannya dengan prinsip kolektif kolegial yang menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan kerja lembaga DPRD.

Menurut GALAKSI, mekanisme pengambilan keputusan di lingkungan DPRD semestinya memperhatikan proses koordinasi dan pembahasan bersama melalui alat kelengkapan DPRD (AKD), Badan Musyawarah (Bamus), maupun rapat pimpinan sesuai ketentuan yang berlaku.

Organisasi tersebut menilai pemotongan atau pengabaian terhadap mekanisme koordinasi dapat berdampak terhadap hubungan kerja internal lembaga legislatif.

Atas dasar itu, GALAKSI meminta agar persoalan tersebut turut menjadi bahan evaluasi terhadap kepemimpinan Muhammad Mahdi sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat.

Soroti Pengelolaan Organisasi DPRD

Selain persoalan komunikasi dan mekanisme pengambilan keputusan, GALAKSI juga menyoroti kemampuan pengelolaan roda organisasi DPRD.

Dalam suratnya, GALAKSI menyebut adanya apa yang mereka istilahkan sebagai disfungsi kepemimpinan. Mereka menilai terdapat persoalan dalam efektivitas kepemimpinan rapat-rapat internal serta penerapan tata tertib dan kode etik lembaga.

Menurut GALAKSI, pimpinan DPRD memiliki posisi strategis dalam memastikan seluruh agenda kelembagaan berjalan sesuai tata tertib serta mekanisme yang telah ditetapkan.

Karena itu, mereka meminta persoalan tersebut menjadi bagian dari evaluasi yang dilakukan oleh partai politik yang mengusung Muhammad Mahdi.

GALAKSI Minta DPP PKS Lakukan Evaluasi

Berdasarkan berbagai persoalan yang disampaikan tersebut, GALAKSI Bandung Barat mengajukan dua tuntutan utama kepada DPP PKS.

Pertama, GALAKSI mendesak DPP PKS melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja Muhammad Mahdi dalam menjalankan tugasnya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat.

Kedua, GALAKSI meminta agar dilakukan pengusulan penggantian atau pemberhentian Muhammad Mahdi dari posisi Ketua DPRD KBB.

Menurut GALAKSI, langkah tersebut diperlukan dengan alasan kelancaran roda pemerintahan daerah serta untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat dan kredibilitas partai politik pengusung.

GALAKSI menyatakan tuntutan tersebut disampaikan dengan mempertimbangkan dinamika sosial yang berkembang di Kabupaten Bandung Barat.

Mereka juga menilai persoalan kepemimpinan DPRD tidak hanya berkaitan dengan hubungan internal lembaga, tetapi dapat berpengaruh terhadap persepsi masyarakat terhadap kinerja lembaga perwakilan rakyat.

Menunggu Respons PKS

Surat GALAKSI tersebut selanjutnya disampaikan kepada jajaran pimpinan PKS, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, untuk mendapatkan perhatian dan tindak lanjut.

Dalam suratnya, GALAKSI berharap DPP PKS dapat melakukan evaluasi terhadap berbagai persoalan yang mereka sampaikan sebelum mengambil keputusan mengenai posisi Muhammad Mahdi sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat.

Adapun tudingan mengenai ketidakmampuan berkomunikasi dengan birokrasi, kebijakan yang disebut melenceng dari hasil musyawarah, serta persoalan pengelolaan organisasi merupakan pernyataan dan penilaian GALAKSI yang tercantum dalam surat permohonan tersebut.

Hingga surat tuntutan itu disampaikan, belum terdapat tanggapan dari Muhammad Mahdi maupun DPP PKS yang dimuat dalam bahan yang disampaikan GALAKSI. Karena itu, respons dari pihak Muhammad Mahdi dan PKS penting untuk melengkapi informasi serta memberikan sudut pandang dari pihak yang dimintai evaluasi.

GALAKSI sendiri menegaskan bahwa surat tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi publik sekaligus permohonan agar partai politik pengusung memberikan perhatian terhadap dinamika kepemimpinan DPRD Kabupaten Bandung Barat. (**)